Kedatangan Dewan HAM PBB tak Ada Hubungannya Dengan Politik Papua Merdeka

Kelompok Politik Diminta Tidak Membuat aksi Apapun

WAMENA – Tokoh TPN OPM Jayawijaya Linus Hiluka yang juga mantan tahanan Politik di Jayawijaya meminta warga tidak tertipu dengan isu kedatangan Dewan HAM PBB yang bisa dimanfaatkan oleh elit politik yang dapat menyebabkan masyarakat Papua saling bentrok, sebab isu ini bisa disusupi untuk kepentingan tertentu mendapatkan posisi dan Pemekaran, sehingga diminta seluruh Organisasi Politik jangan membuat aksi apapun.

Menurutnya, yang diisukan akan melakukan kunjungan itu adalah badan HAM PBB, bukan badan Politik, dn yang melaporkan malasah Papua kesana adalah pembela HAM baik didaerah, Nasional maupun internasional sehingga pesan itu bisa sampai kesana, sehingga masyarakat tidak punya hak untuk membentuk panitia penjemputan, atau membuat gerakan ini dan itu

“ Yang berhak untuk mengurus itu adalah pembela HAM, kelompok -kelompok apapun tidak punya hak ikut dalam masalah itu, karena dalam kunjungan itu yang mendampingi adalah Pembela HAM, kalau yang yang membentuk panitia Itu Pembelah HAM maka itu wajar, tapi kalau organisasi politik tidak mencampuri urusan itu,”tegasnya saat ditemui di Kediamannya Distrik Ibele Jumat (18/3) kemarin.

Linus menyatakan rakyat west Papua perlu mengetahui bahwa PBB adalah lembaga independen milik semua negara -negara di Dunia, dan rencana dewan HAM PBB mengunjungi Indonesia atas laporan pembela HAM bukan dari organisasi lain selain pembela HAM, dan ranahnya juga jelas ranah HAM bukan rana politik maka semua organisasi tidak boleh mencampuri urusan HAM.

“OPM, TPNPB, Tapol , Napol, KNPB dan Korban Pelanggaran HAM, menolak kegiatan berbau menipu dan memanfaatkan rakyat Papua dengan kepentingan pribadi dan kelompok kecuali aksi penolakan pemekaran Wilayah Lapago adalah murni dari hati nurani Masyarakat,”bebernya

Ia juga menyatakan Elit Politik Papua jangan memanfaatkan itu kunjungan Komisi Kemanusiaan PBB dengan memakai aksi -aksi perjuangan Papua merdeka untuk kepentingan posisi, jabatan serta popularitas pribadi, oleh karena itu seluruh masyarakat Papua harus mewaspadai elit politik yang sedang bermain dan menggiring masyarakat untuk menerima Otsus II dan DOB.