TPN OPM Akui Beli Senjata dan Amunisi Dibantu Dana Desa

JAYAPURA – Ketersediaan senjata dan amunisi yang selama ini digunakan oleh kelompok TPN OPM dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua mendapat pengakuan menarik dari Sekjend TP OPM, Anthon Nego Obed Tabuni. Pemilik NRP 0177106 ini mengakui bahwa selama ini TPN OPM tidak mempunyai  senjata dan selain diperoleh dengan cara rampasan, ada juga yang diperoleh dengan cara membeli.

Hanya harga dan prosenya tidak mudah. Bahkan harus ada yang berakhir dengan korban nyawa seperti di Mimika. Anthon menyebut bahwa ada penghubung atau kaki tangan TPN OPM yang menjadi korban dari kasus mutilasi di Timika lalu. “Itu ada yang kami beli. Harganya tidak murah tapi bisa kami beli. Dananya dari masyarakat kumpul – kumpul sedikit demi sedikit kemudian kami beli senjatanya,” beber Anthon melalui ponselnya, Ahad (18/9).

Dari harga yang tak murah ini Anthon menyebut bahwa ada senjata yang dijual dengan harga Rp 500 juta hingga Rp 800 juta. “Itu sumbangan dari masyarakat dan silahkan keluarkan ke publik sebab kami secara paksa dikorbankan dari hak kemerdekaan kami. Kami tidak pernah bermimpi untuk menderita. Kami diancam, diteror dan diintimidasi dan ini hanya kepentingan politik dari  PBB, Inggris, Perancis Amerika, Cina dan Rusia,” jelasnya.

Namun untuk bisa mendapatkan satu senjata diakui tak mudah  harus mempunya jaringan yang baik. Disini Anthon juga mengakui jika uang ratusan juta ini selaind ari sumbangan masyarakat, ada juga yang diperoleh dari dana desa. Ia tak menampik pernah mengeksekusi 3 unit senjata type M-16. “Saya sendiri pernah beli 3 senjata seharga Rp 500 juta type M-16, lalu ada juga Rp 450 juta dan Rp 350 juta. Ada bantuan dari dana desa namun tidak besar. Paling hanya Rp 100 juta dan itu pasti tapi selebih dari sukarelawan dan masyarakat,” bebernya.

Harga ini ternyata tidak include dengan amunisi dimana menurut orang dekat Goliath Tabuni ini untuk amunisi 1 magazine biasa dibeli seharga Rp 15 juta. “Dan semua kami beli dari intelejend Indonesia. Memang aneh tapi ya seperti itu,” tambahnya. Namun dari perjuangan yang dilakukan selama ini Anthon menyebut jika pihaknya telah terdaftar dalam dekolonisasi PBB dan itu sudah terjadi tahun 2017. Ini yang membuat kelompoknya tidak ragu untuk berjuang karena ada harapan.

“Kami minta segera lakukan intervensi atau referendum terhadap negara dan tuntutan kami tinggal 11 hari agar PBB segera mensikapi ini. Dan ingat, PBB juga harus bertanggungjawab atas kondisi Papua saat ini,” tutupnya. (ade/wen)