

Ketua Yayasan Serafim, Nehes Jon Fallo. (FOTO:Karel/Cepos)
JAYAPURA– Ketua Yayasan Serafim, Nehes Jon Fallo, mengungkapkan bahwa pasca penyerangan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada 21 Maret 2025 lalu, proses pembelajaran di wilayah tersebut tidak berjalan normal. Situasi keamanan yang belum kondusif menjadi alasan utama dihentikannya aktivitas belajar mengajar secara langsung.
“Sehari setelah penyerangan, saya putuskan untuk menarik seluruh guru yang mengajar di Distrik Anggruk, termasuk di distrik lain yang totalnya berjumlah 32 distrik di Kabupaten Yahukimo,” ujar Nehes Jon Fallo saat ditemui di Jayapura, Selasa (17/6).
Ia menjelaskan bahwa wilayah Distrik Anggruk memiliki akses transportasi yang sangat terbatas, terutama dari pusat Kabupaten Yahukimo, sehingga sulit untuk menjamin keamanan guru yang bertugas di wilayah-wilayah rawan.
Meski guru-guru telah ditarik dari lokasi tugas, Yayasan Serafim tetap berupaya agar proses pendidikan tetap berjalan. Para siswa tetap diberikan tugas dan materi belajar melalui grup WhatsApp agar nilai akhir tetap bisa diperoleh.
“Untuk penilaian dan pengolahan nilai raport, tetap dilakukan oleh guru-guru kami dan diserahkan ke Yayasan Serafim, lalu dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo. Ini kami lakukan agar pendidikan anak-anak di Anggruk tetap berlanjut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yayasan Serafim juga memastikan hak-hak para guru tetap terpenuhi. Gaji mereka tetap dibayarkan, meski untuk sementara waktu tidak melaksanakan tugas mengajar di sekolah.
“Sampai sekarang guru-guru kami ditampung di tempat-tempat yang aman, seperti di Dekai (Yahukimo), Sentani, dan Wamena. Semua kebutuhan hidup mereka ditanggung sepenuhnya oleh yayasan,” tambah Nehes. Mengenai penempatan guru ke depannya, Nehes menjelaskan bahwa Yayasan Serafim akan menugaskan para guru di delapan distrik yang berada di bawah naungan Yayasan Pelayanan Injil (YAPELIN).
Page: 1 2
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…