Ia juga menyoroti keberadaan pasukan non-organik yang dinilai belum menunjukkan dampak signifikan dalam penyelesaian konflik. Bahkan, menurutnya, di sejumlah wilayah muncul konflik horizontal yang diduga dipicu keberpihakan tertentu.
Menanggapi kondisi tersebut, Elsham meminta presiden selaku panglima tertinggi untuk mengevaluasi kebijakan pengiriman pasukan ke Papua. Pemerintah juga diminta menjelaskan secara terbuka tujuan dan fungsi penambahan personel agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Pengiriman pasukan perlu dievaluasi karena hingga kini belum ada penyelesaian menyeluruh atas persoalan di Papua. Masyarakat hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan,” katanya.
Meski menyampaikan kritik, Adadikam mengakui terdapat personel TNI-Polri yang menjalankan tugas secara profesional dan berpegang pada Sapta Marga, sumpah prajurit, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ia menilai tindakan oknum di lapangan kerap berdampak pada citra institusi secara keseluruhan.
“Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan dapat dilakukan guna mencegah terus berulangnya konflik serta melindungi hak-hak masyarakat sipil di tanah Papua,” pungkasnya. (fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Setelah hampir 2 bulan di palang oleh masyarakat pemilik hak ulayat dengan tuntutan ganti rugi,…
Bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze berencanakan akan segera menemui masyarakat pemilik hak ulayat terkait dengan…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melantik dua anggota Majelis Rakyat Papua Selatan Pengganti Antar Waktu…
Kondisi tersebut semakin kompleks di daerah, termasuk Papua, di mana media lokal dan jurnalis masih…
PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Universitas Cenderawasih (Uncen) resmi memulai Program Eksekutif Mengajar untuk memperkuat…
-Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Pertamina Patra Niaga Papua memastikan pasokan gas elpiji dijamin aman…