

Tampak pasca kerusuhan di Stadion Lukas Enembe pada Jumat (8/5) malam lalu. (FOTO:Erianto/Cepos)
JAYAPURA – Manajemen Persipura Jayapura dipastikan menempuh jalur banding atas sanksi yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Sanksi tersebut merupakan buntut dari kericuhan yang terjadi usai laga play-off promosi Championship 2025/2026 melawan Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe, Jumat (8/5) lalu.
Ketua Umum Persipura, Benhur Tomi Mano, menilai hukuman larangan bermain tanpa penonton selama satu musim sangat memberatkan klub dari berbagai aspek, terutama finansial dan mental bertanding.
“Kami akan mengajukan banding atas sanksi berat yang diberikan Komdis PSSI kepada Persipura,” ungkap pria yang akrab disapa BTM itu saat dihubungi, Jumat (15/5) malam.
Menurut BTM, manajemen berharap Komdis PSSI dapat melihat kronologi persoalan secara lebih jeli, bijaksana, dan menyeluruh sebelum menjatuhkan hukuman bagi klub berjuluk Mutiara Hitam tersebut. Ia menegaskan sepanjang pertandingan, pengamanan yang dilakukan panitia pelaksana (panpel) bersama aparat keamanan sudah berjalan sesuai prosedur hingga laga usai. BTM juga meminta Ketua Panpel dan Security Officer dapat memberikan penjelasan serta pembelaan yang kuat dalam proses banding nanti.
“Perangkat pertandingan dan pemain semuanya aman, tidak ada yang terluka. Keamanan mereka dijamin penuh oleh panitia,” ujar BTM.
BTM menambahkan, seluruh elemen tim Adhyaksa FC, mulai dari pemain, pelatih, hingga ofisial, mendapatkan pengawalan ketat dan perlindungan maksimal hingga meninggalkan area stadion.
“Baik tim Persipura maupun tim tamu dievakuasi dengan aman tanpa ada intervensi fisik setelah pertandingan selesai,” katanya.
Meski demikian, manajemen Persipura tidak menampik adanya kericuhan pascapertandingan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi serius. Namun, fakta bahwa seluruh perangkat pertandingan dan tim lawan pulang dalam kondisi selamat diharapkan menjadi pertimbangan utama Komdis PSSI untuk meringankan hukuman.
Page: 1 2
Disisi lain, suhu udara dingin yang menusuk tulang dan keterbatasan akses jaringan komunikasi kerap menjadi…
Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jayapura mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp2 miliar pada 2026.…
Kepala BGN Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama menyatakan aktivasi ini diberikan kepada setiap SPPG yang…
Kondisi tersebut disampaikan dalam penjelasan terkait perkembangan cuaca dan iklim di wilayah Papua Selatan, menyusul…
Wakil Gubernur Papua Barat Daya mengatakan tanah yang telah diwakafkan harus memiliki dokumen hukum yang…
Para mahasiswa keperawatan diminta tidak hanya mengejar profesi, tetapi juga memiliki semangat pengabdian dan kesiapan…