Setahun Penyanderaan Pilot, Kapolda dan Pangdam Diminta Transparan

Ia berharap upaya upaya yang dilakukan TNI-Polri maupun pemerintah segera memberikan hasil yang maksimal. Jangan sampai permasalahan ini ditarik keberbagai macam kepentingan yang kemudian tidak menguntungkan pemerintah termasuk masyarakat Papua.

“Jangan sampai kepercayaan masyarakat menurun terhadap upaya upaya yang dilakukan TNI-Polri mau pun pemerintah,” tegasnya.

Anthon menyarankan, harusnya Pemerintah mencari tokoh tokoh penting yang memiliki kedekatan dengan TPNPB-OPM. Agar bisa meyakinkan mereka untuk melepaskan pilot. “Menurut saya, OPM menyandera pilot tidak ada manfaatnya. Sebab, pilot tersebut adalah sipil,” tegasnya.

Selain itu kata dia, TNI-Polri perlu mempertimbangkan langkah-langkah mereka dalam melakukan tindakan tindakan yang bisa dinilai sebagai suatu pelanggaran HAM. Sehingga upaya upaya persuasive sebuah pilihan dalam penanganan kasus pilot.

“Saya pikir TNI-Polri bisa memanfaatkan alat alat kekuasaan negara menggunakan persenjataan militer yang ada. Namun sekali lagi, jika terjadi korban di kelompok KKB atau masyarakat sipil, bisa menjadi isu HAM. Padahal di satu sisi KKB juga sudah  banyak membunuh sipil maupun TNI-Polri termasuk Nakes,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kapten Philip disandera oleh KKB Egianus Kogoya di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, pada 7 Februari 2023. Sejak saat itu, Egianus kerap membawa sanderanya berkeliling Nduga hingga ke Kabupaten Lanny Jaya, dengan berjalan kaki. (fia/wen)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos