Soal Pembatasan Pertalite, Belum Ada Pemberitahuan Resmi

Hiswana Migas Akui Belum Ada Pembatasan Pertalite

JAYAPURA-Kabar rencana pembatasan pertalite yang disampaikan  Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Panjaitan, sebagai langkah efisiensi  anggaran, hingga kini belum ada pemberitahuan secara resmi kepada semua pihak terkait.

   Luhut menjelaskan, rencananya, pembatasan itu akan dimulai per 17 Agustus 2024 mendatang. Pembatasan itu dipicu oleh persoalan berulang yakni peruntukan subsidi yang tidak tepat sasaran. ’’Yang gak berhak dapat subsidi bisa dikurangi,’’ terangnya dikutip dalam unggahan akun Instagram pribadinya.

    Terkait dengan rencana pembatasan pertalite ini, Hiswana Migas atau Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas akui belum menerima adanya pemberitahuan maupun keputusan presiden terkait hal tersebut.

   Hal ini disampaikan, Ketua Umum DPD VIII Hiswana Migas Papua – Maluku, Ledriky. J. Lekenila atau yang akrab disapa Ongen menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapat pemberitahuan resmi terkait adanya pembatasan BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) dalam hal ini Pertalite.

  Sementara untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dalam hal ini Solar  selama ini sudah diterapkan sistem QR -Code, jadi penyaluran BBM jenis solar ini sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat yang pengguna BBM penugasan khusus untuk wilayah Papua – Maluku sudah menggunakan QR- Code.

  “Sehingga bisa dipastikan untuk BBM JBT Solar,  peruntukannya sudah lebih sesuai tepat sasaran, sementara terkait pembatasan BBM jenis Pertalite atau JBKP  belum ada pemberitahuan resmi baik kepada Hiswana Migas maupun dari Pertamina sendiri, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (15/7) kemarin.

   Diakuinya, ada kemungkinan nantinya akan diberlakukan penggunaan QR-Code seperti yang diberlakukan pada pembelian Solar, sehingga sistemnya pengguna BBM jenis Pertalite harus registrasi untuk mendapatkan QR-Code untuk dapat membeli pertalite.

   “Pada dasarnya tidak ada pembatasan pembelian BBM, yang ada hanya lebih kepada tepat sasaran, jika selam ini pembelian pertalite hanya melalui pencatatan plat nomor kendaraan saja, kemungkinan kedepannya harus menggunakan QR-Code baru dapat dilayani, ” jelasnya.

   Menurutnya, hal ini guna memastikan penyerapan BBM baik pertalite lebih tepat sasaran dalam hal peruntukannya, dan pastinya Pertamina juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat jika hal tersebut telah diberlakukan.

  “Kami juga mengimbau bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, terkit isu tersebut pada dasarnya tidak ada pembatasan BBM, hanya akan dilakukan penyaluran tepat sasaran seperti yang telah ditetapkan pada pembelian solar, tetapi kedepannya pasti akan ada sosialisasi dan posko-posko layanan jika hal ini akn diterapkan, ” pungkasnya.

  Menurutnya, jika penggunaan QR-Code pastinya setiap kendaraan roda empat jadinya lebih terdeteksi sudah melakukan pengisian BBM berapa kali, dan menghindari terjadinya kecurangan pengisian BBM berulang-ulang untuk penggunaan yang tidak tepat. (ana/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos