Dicecar Antrian di SPBU Hingga Pembelian Menggunakan Jerigen

JAYAPURA – Komisi C DPRD Kota Jayapura akhirnya angkat suara terkait persoalan antrian BBM di Kota Jayapura. Komisi yang dipimpin Ahmad Sujana mendatangi langsung kantor Pertamina Regional Papua – Maluku yang berada di Dok VII Jayapura.

Saat itu rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota, Jhon Betaubun. Mereka  menanyakan soal mengapa hingga kini persoalan antrian masih terjadi dan kedua terkait CSR yang diminta lebih memprioritaskan wilayah Jayapura karena kantor Pertamina berada di Jayapura.

Rombongan DPRD Kota ini berdiskusi dengan Ivan Havosan selaku Pjs EGM Pertamina Regional Papua – Maluku dan Deny Hamdani selaku Asisten Manager Dealership & General Adm serta beberapa staf lainnya. “Kami bingung saja kok sudah 2 bulan ini antrian BBM di SPBU tidak selesai selesai. Kami menanyakan penyebabnya  termasuk ketersediaan stok BBM sendiri,” kata Sekretaris Komisi C DPRD Kota, Ismail Bepa membuka diskusi, Kamis (13/10). Ini juga disepakati Ahmad Sujana yang melihat persoalan kenaikan tidak menjadi masalah namun kemacetan akibat antrian itu yang dikesalkan.

“Ini harga BBM sudah naik tapi susah lagi. Pertamina harus bisa memastikan stoknya dan jangan sampai ada antrian  yang menimbulkan kemacetan,” jelas Sujana. Kata dia jika banyak permntaan sepatutnya kuota  ditambah. Disini DPRD juga kaget karena antrian kendaraan khususnya truk ini ternyata digunakan untuk perjalanan ke luar Jayapura semisal ke Wamena maupun Yalimo yang memang membutuhkan BBM yan tak sedikit. Hanya persoalannya saat proses pengisian ini ternyata bukan hanya 1 truk melainkan ratusan truk yang turun dari dua daerah di atas tadilah yang membuat antrian. Disini Komisi C juga menyoroti soal aturan main terlebih soal pengisian menggunakan jerigen maupun drum.

Wakil Ketua DPRD, Jhony Betaubun dan Ismal Bepa juga menanyakan hal yang sama dimana masih sering  terlihat pengendara datang menggunakan jeringen berbagai ukuran. “Bahkan ada juga truk yang di atasnya berisi drum –  drum. Ini sama artinya mengurangi stok bagi kendaraan seperti motor dan mobil,” kata Ismail. Anggota Komisi C,  Thamrin  ikut menyinggung soal kebakaran yang terjadi di Dok IX yang diduga karena penimbunan BBM. “Ini bagaimana, sudah antrian sangat menggangu, macet dan ada juga penimbunan,” cecarnya.

Jhon Betaubun kembali menegaskan bahwa pihaknya  ingin memastikan bahwa Pertamina bisa menyelesaikan persoalan antrian yang sudah cukup lama. Kemudian persoalan CSR.  “Ini kota pendidikan dan kota jasa, kalau pagi – pagi disuruh antri BBM bisa – bisa banyak sendi – sendi aktifitas warga yang akan terganggu. Kami mau dari pertemuan ini ada hasil yang bisa kami jelaskan ke masyarakat. Jangan justru biasa – biasa saja,” tegas Betaubun. Begitu juga dengan program CSR ia meminta Pertamina tidak kaku. Ia mencontohkan dulu saat Persipura U-20 bertanding, ia memanggil Telkom dan Telkomsel. Setelah diberi   penjelasan ternyata kedua badan usaha ini bisa ikut terlibat memberikan bantuan.

“Lalu Jayapura dulu sebab kantor Pertamina ada di Jayapura. Kami paham, institusi vertical pasti akan menjawab menunggu pusat, tapi sekali lagi silahkan jelaskan ke pusat tentang kondisi daerah. Kita bekerja dan mengabdi di tanah ini kok harus berfikir lama sekali. Ambil kebijakan yang memang memihak pada daerah dan jelaskan ke pusat dan sepatutnya beradaptasi harus bisa menyesuaikan dengan isu di daerah,” tutupnya

Terkait ini, Ivan Havosan dan Deny Hamdani menjelaskan bahwa antrian terjadi karena ada pembangunan yang sedang dilakukan khususnya di wilayah Jayawijaya maupun Koya sehingga  berdampak pada tingginya mobilisasinya. “Kadang mereka isi penuh lalu mengisi juga dijeringen karena di Jayawijaya nampaknya susah, jadi dibeli untuk  pulang pergi. Selain itu  halaman SPBU tidak luas sehingga terjadi antrian,” jelas Deny. Ndikasi lain kata Deny adalah pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite dimana jika biasa stok yang disiapkan hanya 15 KL kini bertambah menjadi 18 KL. Namun disini Pertamina akan menjadikan keluhan ini sebagai catatan untuk dicarikan solusinya.

Lalu terkait CSR diakui tahun 2021 lalu ada Rp 2,6 miliar yang dianggarkan namun pihaknya hanya meneruskan proposal yang masuk ke pusat dan pusat yang menentukan. “Ada berbagai bentuk mulai dari santunan, sembako, infrastruktur semisal rumah pintar, kampung sehat dan kini sedang membangun early warning system,” kata Ivan Havosan. Dari pertemuan ini, DPRD Kota meminta Pertamina menyelesaikan persoalan antrian dan keluhan lainnya di tengah masyarakat. (ade/wen)