Categories: BERITA UTAMA

69 Peristiwa Kekerasan Bersenjata Belum Terselesaikan

JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) RI Perwakilan Papua sejak mencatat sejak Januari hingga September 2024 ada sebanyak 69 peristiwa kekerasan yang terjadi di tanah Papua. Hanya saja menurut Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey dari 69 peristiwa tersebut memunculkan 92 orang korban dimana 40 orang mengalami luka luka dan 52 orang meninggal dunia.

“Dari 69 kasus kekerasan bersenjata baik yang dilakukan oleh aparat maupun kelompok sipil bersenjata (KSB) proses hukumnya belum diselesaikan hingga kini,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Kamis (12/9).

Pihaknya mengaku prihatin mengingat hingga kini kekerasan bersenjata masih terus terjadi dan berpeluang jumlah korban akan terus bertambah. Apalagi proses penegakan hukum juga belum sesuai harapan.

Frits menyebut belum diselesaikannya kasus tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala,  misalnya jika pelakunya adalah Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) maka itu belum bisa diamankan meski masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Lalu jika pelakunya adalah oknum aparat yang menembak maka hal tersebut juga sulit diselesaikan. Sebab mereka saat itu yang terjadi adalah head to head.

“Begitu juga dengan kasus kasus Intan Jaya dimana seorang anak ditembak. Ini masih menjadi masalah tentang siapa pelakunya,” kata Frits.

Menurut Frits, pengungkapan pelaku di wilayah rawan konflik sulit diungkap. Sulitnya melakukan investigasi, pendalaman hasil investigasi untuk melakukan reposisi termasuk rekonstruksi untuk mengungkap pelakunya menjadi kendala selama ini.

“Sebanyak 69 kasus kekerasan ini korbannya adalah masyarakat sipil, kelompok sipil bersenjata dan TNI-Polri termasuk anak anak dan perempuan,” ujarnya. Untuk mengakhiri konflik di tanah Papua, Komnas HAM Papua merekomendasikan agar pemerintah membuka diri. “Harus dibuka mekanisme dialog untuk penyelesaian konflik bersenjata di tanah Papua, dan pemerintah yang harus memulai untuk menunjuk tim negosiasi agar dialog itu bisa berjalan,” ucapnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago