

Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan 2200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan yang dipimpin langsung Mendagri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Selasa (12/8) (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memimpin langsung rapat koordinasi menindaklanjuti instruksi Presiden terkait pembangunan 2200 rumah untuk masyarakat dan kepala suku di Provinsi Papua Pegunungan. Wilayah ini meliputi 8 Kabupaten dan akan dimulai tahun ini.
Menteri Dalam Negeri Jendral (Purn) Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A, P.h.D menyatakan dari bantuan 2200 rumah untuk Papua Pegunungan ini, sudah ada tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang sudah hampir 1 minggu di Wamena bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk.
“Tim ini melakukan survei dan dialog serta turun ke lapangan, kemendagri coba berkolaborasi dan turun membantu Kementerian PKP turun kepada masyarakat dan menyampaikan program yang sangat mulia, dan sudah melakukan rapat dengan forkopimda dan 8 bupati,”ungkapnya Selasa (12/8) di Hotel Baliem Pilamo Wamena.
Kata Tito, dalam rapat yang hampir 4 jam, ada hal-hal yang disepakati salah satunya tipe rumah. Namun intinya program ini sangat diterima, ditunggu oleh semua peserta yang hadir di rapat khususnya dari Papua Pegunungan, kemudian dari instansi vertikal juga akan mendukung sepenuhnya.
Selain itu nantinya akan dibuat tim-tim kecil untuk melihat lebih detail lagi, termasuk proses pembiayaan dan lain- lain, mekanisme perencanaan, penganggaran, pengadaan sampai eksekusi. “Kami banyak terima masukkan dari rekan-rekan bupati dari Ketua DPRP kemudian juga DPR RI dapil disini datang hadir dan itu semua jadi masukkan untuk rapat lebih lanjut untuk selanjutnya nanti bapak menteri PKP akan melaporkan kepada presiden,”katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…