

Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun (kanan). (FOTO:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong agar alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dapat lebih tepat sasaran dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan rumah layak huni bagi Orang Asli Papua (OAP).
Dorongan tersebut disampaikan dalam rekomendasi DPRP terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024, dalam Sidang Paripurna DPRP yang digelar di Gedung DPRP, Jumat (9/5).
Ketua Komisi IV DPRP, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bagi OAP merupakan langkah konkret agar manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai, masih banyak OAP yang belum memiliki tempat tinggal yang layak.
“Langkah nyata yang bisa diambil adalah membangun rumah layak huni bagi OAP. Lahan akan disiapkan oleh penerima bantuan, sementara pemerintah hanya perlu menyiapkan anggaran pembangunan hingga rumah selesai. Setelah selesai, kunci rumah langsung diserahkan kepada masyarakat,” jelas Betaubun kepada wartawan usai sidang.
Ia juga menekankan bahwa penyaluran dana Otsus tidak seharusnya diberikan dalam bentuk bahan bangunan. Menurutnya, bantuan berupa rumah jadi akan lebih bermanfaat dan langsung dirasakan oleh penerima.
“Jangan berikan setengah-setengah, kalau hanya kasih sebagian masyarakat bingung mau bangun bagaimana. Yang benar, bantu rumah jadi. Dan ini tidak berlaku bagi pegawai negeri. Tapi bagi OAP yang punya lahan, tapi belum punya rumah,” tegasnya.
Page: 1 2
Akademi Teknologi Laboratorium Medik Papua menyoroti tingginya ancaman tiga penyakit berbahaya di Papua, yakni malaria,…
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK saat memimpin pendataan kerugian material…
Selain menetapkan tersangka, aparat kepolisian juga masih merangkum sejumlah laporan polisi yang masuk pasca insiden…
Peristiwa ini langsung memicu sorotan tajam lantaran terjadi di lingkungan tempat ibadah, sebuah ruang aman…
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan gereja dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran dalam…
Namun bagi jemaat GKI Pengharapan, persoalan itu jauh lebih dalam daripada sekadar soal tanah dan…