Dari UP4B, BP3OKP, Kini Wapres Langsung

Sebab dalam catatan Komnas HAM, seluruh percepatan pembangunan dan pemekaran wilayah justru memperluas eskalasi kekerasan dan jaringan kelompok sipil bersenjata. Untuk itu, presiden disarankan untuk langsung mengundang para tokoh yang dianggap memiliki kepakaran dan jejak dalam penyelesaian konflik di tanah Papua.

”Kita punya pengalaman ketika SBY menugaskan Farid Husain, namun setelah era Jokowi tidak ada lagi yang ditugaskan untuk penyelesaian konflik,” imbuhnya.

Menurutnya, kebutuhan utama Papua saat ini adalah penanganan konflik kekerasan bersenjata. Ini harus segera ditangani agar tidak menghambat percepatan pembangunan di tanah Papua.

”Komnas HAM akan membantu dan memberikan dukungan kepada Wapres, karena itu kami meminta untuk mengundang para tokoh kunci yang selama ini memiliki kepakaran tapi juga memliki jaringan yang bisa diterima disemua lini, sebab ini menjadi penting,” ungkapnya.

Komnas HAM menyambut baik ketika orang nomor dua di Indonesia diberikan tugas untuk mengurus Papua. Penunjukan wakil presiden untuk mengurus Papua menandakan ada masalah yang harus diselesaikan.

Upaya ini untuk menjawab tuntutan tetapi juga menjadi jawaban terhadap masyarakat internasional terhadap situasi HAM di Papua. ”Dalam tugas pertamanya, kita akan meminta Wapres untuk mengevaluasi capaian kinerja dari tim BP3OKP,” pungkasnya. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos