Kinerja Kejati Papua Dipertanyakan
“Ada orang yang mengembalikan uang namun kasusnya seperti makin tidak jelas. Harus dipahami bahwa korupsi itu suatu kejahatan luar biasa dan harus ditindak dengan cara-cara yang luar biasa, bukan melempem karena akan menjadi keprihatinan,” sambungnya.
Komnas HAM juga meminta Kejaksaan Tinggi Papua menelusuri kembali dinas-dinas terkait yang pernah melakukan dugaan kasus korupsi. Sebab menurut Frits, kejahatan korupsi adalah kejahatan yang mengorbankan hak-hak asasi manusia.
”Kejaksaan Tinggi Papua dan Papua Barat jangan membiarkan korupsi untuk berleha-leha dan menikmati kekuasaan politik,” ujarnya.
“Hari anti korupsi harusnya jadi tonggak bahwa setiap tahun masyarakat akan memberi penilaian atas kerja-kerja kejaksaan. Jangan sampai jadi keprihatinan,” imbuhnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Recent Posts
Persipura Butuh Asing Berkualitas
Mantan asisten pelatih Persewar Waropen itu menyebutkan manajemen harus berani melakukan hal serupa saat membangun…
Ambulans di Kabupaten Jayapura Akan Dilengkapi Standar Layanan Lengkap
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, mengatakan bahwa pengecekan dilakukan secara langsung di…
Realisasi Dana Otsus Tahun ini Sangat Mengecewakan!
Ondoafi Kampung Bambar, Distrik Waibu yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani (DASS), Orgenes Kaway,…
257 Kampung di Biak Numfor Lakukan Pemungutan Suara
“Untuk wilayah Numfor, di sana ada 5 distrik dan logistic telah diterima kepala distrik masing-masing,…
120 Ton Beras SPHP Disalurkan ke 6 Kabupaten
Menurutnya ketersediaan beras di Papua Pegunungan itu ditopang oleh dua Perum Bulog, yakni Bulog Wamena…
Tak Kunjung Ditemukan, Tim Gabungan Perluas Pencarian
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Rusdi kepada wartawan di Merauke mengungkapkan, pencarian terhadap korban…