Ekonom Ingatkan Pemerintah Soal Inflasi hingga PHK di Papua

JAYAPURA- Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus terjadi sepanjang semester pertama 2026 mulai memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Selain berpotensi memicu kenaikan inflasi, kondisi ini juga dapat menekan daya beli masyarakat, membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor usaha.

Pada perdagangan Senin (8/6), pasar keuangan domestik kembali mengalami tekanan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 4 persen, sementara imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) meningkat. Di sisi lain, rupiah diperkirakan masih bergerak fluktuatif pada semester II 2026 di kisaran Rp17.300 hingga Rp19.000 per dolar AS.

Pengamat ekonomi dan Dosen Pascasarjana Magister Manajemen STIE Port Numbay Jayapura, John Agustinus, mengatakan pelemahan rupiah membawa konsekuensi besar terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, dari sisi fiskal, pemerintah akan menghadapi tekanan akibat meningkatnya beban pembayaran utang luar negeri dan subsidi energi karena transaksi minyak mentah dunia menggunakan dolar AS.

“Selain itu, ketidakpastian ekonomi global dan tingginya suku bunga acuan Amerika Serikat mendorong aliran modal asing keluar dari pasar saham dan obligasi Indonesia,” ujarnya, Selasa (9/6). Dari sisi masyarakat dan dunia usaha, pelemahan rupiah berpotensi menurunkan daya beli karena harga barang impor, bahan baku, serta energi menjadi lebih mahal.

“Pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku impor akan menghadapi kenaikan biaya produksi. Jika kondisi ini berlangsung lama, perusahaan bisa melakukan efisiensi, termasuk mengurangi tenaga kerja,” katanya. John juga mengingatkan bahwa perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang dolar akan menghadapi kenaikan beban pembayaran pokok dan bunga ketika dikonversi ke dalam rupiah.