Categories: BERITA UTAMA

Gaji 67 Pegawai Pemkab Merauke Pindah ke Provinsi Segera Dihentikan?

MERAUKE  Sebanyak 67 pegawai Pemerintah Kabupaten Merauke yang pindah ke Provinsi Papua Selatan untuk siap-siap gaji mereka dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke.

  Kepala Badan Kepegawaian Pengenbangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Drs Alberth Rapami mengatakan bahwa 67  pegawai yang pindah ke Provinsi Papua Selatan telah  datang mengaku kepada pihaknya karena nama-nama mereka tidak ada lagi dalam daftar di bulan Juni 2024.

‘’Mereka diminta untuk kita Pemprov Papua Selatan yang bayarkan. Tapi dasarnya apa. Mereka ini masih berstatus sebagai pegawai Merauke,’’ kata  Alberth Rapami baru-baru ini.

Mantan Sekertaris Dewan Kabupaten Merauke ini mengakui bahwa pelimpahan ke-67 pegawai ke Provinsi Papua Selatan tersebut telah  mendapat persetujuan dari  bupati Merauke. Namun begitu, tidak secara otomatis  gaji bisa dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Karena untuk resmi menjadi pegawai provinsi masih butuh proses  ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Alberth Rapami menjelaskan bahwa setelah pegawai tersebut datang, pihaknya meminta agar pegawai tersebut kembali ke Badan Keuangan Kabupaten Merauke untuk melakukan  klarifikasi.  ‘’Pindah mereka  ke provinsi sudah disetujui oleh bupati,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa 67 pegawai yang telah mendapat persetujuan dari bupati Merauke untuk pindah ke Provinsi masih mendapat kesempatan di bulan Juni ini dengan gaji mereka dibayar termasuk gaji ke-13.   ‘’Mereka masih dikasih kesempatan bulan ini dengan membayarkan gaji bulan Juni dan gaji ke-13,’’ tandas mantan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke itu Minggu 09 Juni 2024. (ulo/wen)    

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago