MBG Rawan Digugat

Komnas HAM: Prabowo Harus Diingatkan

JAYAPURA – Moment Hari Pers Nasional yang digelar setiap 9 Februari juga dirayakan para jurnalis yang berada di Kota Jayapura. Namun bentuknya dilakukan dengan diskusi terkait Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebuah program pemerintah kepemimpinan Prabowo Gibran. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber yakni Frits Ramandey selaku Kepala Kantor Komnas HAM Papua, Imam Khoiri selaku Wakil Ketua II DPRK Kota Jayapura dan Hesty Kere selaku Ketua Yayasan Teker Harapan Papua yang juga pengelola dapur MBG.

Diskusi dibuat ringan namun banyak hal yang terungkap dari pelaksanaan program tersebut. MBG sejatinya baik asal diresourch secara baik. Jangan karena hanya ingin mewujudkan janji politik yang akhirnya banyak program terganggu karena anggaran terserap untuk MBG. Hal ini tak bisa dipungkiri sebab bayangkan saja, biaya MBG dalam sehari bisa mencapai Rp 1,2 triliun yang artinya bisa membayar gaji seluruh guru honor di Indonesia.

Kalkulasi sederhana dari angka Rp1 triliun per hari. Jika dana tersebut dibagikan kepada 2,6 juta guru, setiap pendidik menerima sekitar Rp385.000 per hari. Artinya anggaran 1 hari bisa mensejahterakan tenaga pendidik. Berangkat dari ini juga perdebatan akhirnya muncul dalam diskusi.

Frits Ramandey menyebut bahwa MBG sejatinya bukan program melainkan sebuah proyek dan pada HPN ini sepatutnya wartawan juga berani mengkritisi mengingat ada banyak hal yang memang harus diketahui oleh pemerintah dari implementasi di lapangan.

Presiden Prabowo kata Frits harus diingatkan, harus ditegur bahwa MBG masih menimbulkan banyak masalah dan penting untuk melihat skala prioritas. Apakah memang makanan yang dibutuhkan para pelajar atau justru pendidikan gratis yang dimimpikan para peserta didik. Presiden jangan terkesan memaksakan meski menjadi janji politiknya.

Pasalnya menurut Frits MBG masih memiliki banyak celah dan rawan untuk dilakukan gugatan. “Saya harus katakan seperti itu, MBG ini rawan digugat, mungkin saat ini saja belum ada yang mau menggugat,” kata Frits dalam diskusi di Pondok Skyper, Skyline, Senin (9/2). Ia juga menganggap bahwa MBG sejatinya hanya untuk komunitas tertentu, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Sementara dananya diambil dari pajak seluruh masyarakat Indonesia. Frits mencecar bahwa MBG bukanlah program baru karena Presiden Prabowo hanya menyontek dari negara lain dan bagian dari janji politik. Pelaksanaannya juga masih mencari bentuk. Masih terus dicoba. “Programnya belum diresources secara baik, sementara anggaran negara telah digunakan triliunan dan ini menurut saya bisa digugat,” tambahnya.