Komisi VII pun mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi seluruh perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di wilayah Raja Ampat. Perusahaan yang terbukti merusak lingkungan harus dicabut izinnya. “Mereka harus membuat skema ketahanan lingkungan yang ketat. Tidak boleh ada kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Jangan sampai perusahaannya untung besar, tapi masyarakat dan alam sekitar justru rusak. Kita harus jaga alam Papua untuk masa depan anak cucu kita,” tutur Saleh.
Sebagai destinasi global, Raja Ampat tidak hanya penting bagi Indonesia, tapi juga menjadi simbol kekayaan hayati dunia. Dia menegaskan komitmennya untuk mengawal isu ini agar keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bisa benar-benar terwujud. (*/jawapos)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Manajemen kampus menjamin tidak ada toleransi bagi penyusupan paham maupun ideologi yang bertentangan dengan…
Pesan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan…
Kerukunan antarumat beragama bukan sekadar slogan, tetapi sebuah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui…
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jayapura di Doyo Baru, Kabupaten Jayura telah mengusulkan sebanyak…
Di tengah usia yang semakin senja, pertemuan itu berlangsung sederhana. Para veteran saling menyapa,…
Menurut Axel, berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kegiatan Rakernis bersama Densus 88 AT Polri, terdapat…