

JAYAPURA-Masa Pemilu Serentak yang tinggal 11 hari lagi membuat setiap anggota DPR Papua yang akan maju bertarung mau tidak mau harus kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna bertemu dan melakukan tatap muka bersama konstituen.
Kondisi ini tentunya membuat kondisi gedung DPR Papua pelan-pelam menjadi sepi dari aktivitas para anggota dewan hingga satu bulan ke depan. Terkait kondisi ini, masyarakat diminta untuk memaklumi mengingat inilah waktu untuk bertarung memenangkan hati rakyat.
“Dalam minggu ini perlahan-lahan anggota DPR Papua akan kembali ke Dapil masing-masing. Mereka akan bertemu konstituennya dan meminta dukungan sehingga saya pikir ini minggu terakhir anggota DPR Papua ada di kantor,” ungkap Ketua DPR Papua, Yunus Wonda saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/4).
Dikatakan, datu persatu anggota DPRP akan turun ke daerah pemilihan sehingga kantor DPRP akan kosong dan tak ada aktivitas kedewanan.
Menurut Yunus Wonda, seluruh anggota DPRP akan kembali ngantor diperkirakan setelah Pemilu Serentak. Sebab pasca Pemilu Serentak, DPR Papua masih memiliki agenda lain yakni persiapan LKPJ dan APBD perubahan serta APBD induk dan itu akan diselesaikan anggota DPR Papua periode ini.
Untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dikatakan proses PAW menunggu dari Partai Golkar dan PDIP. Dimana masih menunggu dari partai dan SK mendagri. “Kami sifatnya menunggu yang penting sebelum 6 bulan sebelum Oktober. Sebab disitu masa terakhir anggota DPR Papua periode ini,” pungkasnya. (ade/nat)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…