

Suasana saat perhitungan suara di Lapas Abepura pada, Rabu (7/8) (Foto: Jimi/Cepos)
KPU Minta Jurnalis Diberikan Akses Khusus
JAYAPURA – Wujudkan proses rekapitulasi surat suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang transparan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat, terkhusus media untuk ikut mengawal.
Penegasan itu diterangkan Kadiv Hukum KPU Papua, KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon kepada Cenderawasih Pos, Kamis (7/8). Fajar menegaskan dalam merekapitulasi surat suara hasil PSU pada, Rabu (7/8/2025), masyarakat diajak untuk mengawal seluruh rangkaian proses rekapitulasi dari tingkat kelurahan, distrik, kabupaten/kota hingga provinsi.
“Jadi rekapitulasi itu adalah proses yang terbuka untuk umum dan publik juga untuk mengawal,” kata Fajar kepada Cenderawasih Pos via telepon. Sehingga proses yang tengah berjalan ini dapat terwujud dengan baik. Untuk itu KPU Papua berkomitmen akan selalu mempublikasikan setiap hasil rekapitulasi mulai dari tingkat PPD hingga ditingkat Provinsi.
Kondisi ini mengingat kedua pasangan calon telah mengklaim kemenangannya melalui proses hitungan cepat (quick count) oleh tim kemenangan masing-masing. Dampaknya psikologis masyarakat terganggu, lantaran kedua pasangan saling klaim kemenangan. Selain itu, masyarakat menjadi bimbang dan bertanya-tanya siap yang harus dipercaya?.
“Quic count inikan disebarluas kedua pasangan calon saling klaim, tentu masyarakat awam bertanya ini sebenarnya yang pasti yang mana?. Makanya segera mungkin hasil dari tiap tingkatan itu segera dipublikasikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui,” jelas Fajar.
Page: 1 2
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…