Sebagai kuasa hukum, kata Kaitanus, Tindakan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut tidak melihat hak-hak tradisional. Padahal menurutnya, warga negara PNG yang ditangkap ini memiliki keturunan marga Gebze. ‘’Padahal, saudara-saudara kita pulang balik dan mereka sendiri yang memberikan izin,’’ katanya.
Kaitanus mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut bukan ditangkap lewat patroli. Tapi kliennya datang melapor minta izin yang ada di Pos Torasi untuk menjemput keluarganya yang ada di Merauke karena pada saat itu ada hari ulang tahun PNG.
‘’Sehingga mereka datang jemput keluarganya untuk balik buat pesta dengan membawa sedikit hasil. Tapi, hasil itu ditawar lagi dan mau membelinya 40 kina perkilo. Karena tidak mau membelinya dengan harga 40 Kina, mereka digiring dan disampaikan nanti sampai di Merauke baru jual hasilnya. Tapi sampai di Merauke, bukan dibeli tapi justru barang-barangnya disita. Sehingga 3 warga PNG ini disel,’’ katanya.
Dikatakan, selama 3 hari keluarganya mencari dan tidak menemukan. ‘’Tapi setelah ketahuan, baru TNI Angkatan Laut mengeluarkan surat penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan prosedur. Ini yang menjadi dasar bagi kami mengajukan praperadilan karena tidak sesuai dengan prosedur KUHAP,’’ tandasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kebutuhan susu bagi balita menjadi salah…
Rustan menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…
Ketua Komisi D DPRK Kota Jayapura, Deli L. Watak, menegaskan penanganan pascakebakaran tidak boleh…