

Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara
Perintahkan Tak Ada Lagi Suara Penundaan Pemilu
JAKARTA-Presiden Joko Widodo kembali angkat bicara terkait isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Namun, pernyataan presiden kemarin (6/4) lebih tegas. Dia menyentil para menterinya agar tidak membuat gaduh mewacanakan isu-isu tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam pengantar sidang paripurna. Kegiatan itu ditayangkan melalui Youtube Sekretariat Presiden. ’’Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan soal penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan), tidak,’’ ujarnya.
Jokowi mengingatkan, masih banyak tugas yang harus dituntaskan. Dalam melaksanakan tugas, dia ingin agar seluruh menteri dan kepala lembaga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. ’’Fokus pada bekerja dalam menangani kesulitan yang kita hadapi,’’ katanya.
Sebelumnya, Jokowi tidak merespon langsung manuver sejumlah menteri yang membahas isu penundaan pemilu. Presiden Jokowi hanya menyatakan sikap bahwa aturan konstitusi sudah jelas. Presiden memastikan akan taat kepada konstitusi.
Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi. Terutama, melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. ’’Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden,’’ kata Puan usai bertemu dengan Jokowi kemarin.
Puan juga mendukung pernyataan Presiden, bahwa ada persoalan bangsa yang harus dihadapi dan diatasi. Seperti misalnya, isu kenaikan harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat.
’’Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik,’’ imbuh Puan.
Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden. ’’Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih menjelang Hari Raya sekarang ini,’’ ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pernyataan yang disampaikan Presiden Jokowi sudah tepat. Menurut dia, tugas para menteri adalah membantu presiden mengatasi berbagai persoalan yang ada. ’’Menteri harus bekerja keras menunaikan tugas pokoknya,’’ tegasnya. (lyn/lum/bay/JPG)
Salah satu poin yang disiapkan dalam rancangan instruksi kepala daerah adalah pembatasan jumlah pembelian BBM…
Kepala BGN Regional Papua Tengah Nalen Situmorang mengonfirmasi bahwa tiga SPPG yang berstatus suspen tersebut…
Aksi damai ini digelar bertepatan dengan hari kedelapan berjalannya operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Keheningan…
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di…
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura, Gustaf Griapon, mengatakan…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Irwanto F. Halitopo, mengatakan keberadaan kapal tersebut memiliki peluang untuk…