JAYAPURA – Pemprov Papua resmi memiliki pemimpin baru, dia adalah Ramses Limbong yang dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/8). Dalam waktu bersamaan Mendagri juga melantik Komjen (Purn) Rudy Sufahriadi sebagai Pj Gubernur Papua Selatan.
Ramses Limbong merupakan seorang pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen). Usai pensiun dari kedinasan TNI, Ramses dipercayakan Mendagri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP.
Hingga akhirnya dilantik jadi Penjabat Gubernur Papua menggantikan penjabat sebelumya M Ridwan Rumasukun yang kini menjadi Sekda Papua.
M Tito Karnavian, dalam sambutannya menyampaikan pergantian dua penjabat yakni Penjabat Gubernur Papua dan Papua Selatan merupakan triger. Dimana Apolo Safanpo yang sudah menjadi Pj selama 1 tahun 10 bulan akan ikut dalam kontestasi Pilkada.
“Khusus Provinsi Papua, beliau (Ridwan Rumasukun-red) tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatan struktural sebagai Sekda. Dan beliau sendiri sebelumnya sudah menyampaikan kesiapannya untuk diganti,” kata mantan Kapolda Papua ini.
Tito membeberkan, keinginan Presiden untuk pengganti atau penjabat adalah orang asli Papua (OAP).
“Meskipun Presiden mengiginkan agar penjabat dari OAP dan selama ini sebagian besar sudah kita laksanakan, namun kita sedikit kesulitan mencari kader kader eselon I OAP. Itu persoalan pertama, yang kedua pengalaman kita di Mendagri ketika konsestasi Pilkada Pjnya diambil dari warga lokal malah cenderung kecurigaan yang tinggi atau terbawa emosi,” bebernya.
“Sehingga lebih baik kita ambil dari luar itu pun bersifat sementara,” sambungnya.
Sementara itu, yang perlu dikerjakan oleh penjabat yang bari saja dilantik adalah menyelesaikan persoalan persoalan internal yang ada di lingkungan pemprov baik masalah posisi jabatan personel maupun masalah keuangan.
“Kita tahu sendiri keuangan di Provisni Papua induk yang dulunya besar dimana ada dana otsus yang langsung ke provinsi, namun saat itu setelah DOB personelnya masih banyak di Papua induk dan tidak banyak yang berseger di DOB hingga menyebabkan problem keuangan,” kata Mendagri.
Dalam sambutannya, Tito juga meminta Pj Gubernur Ramses untuk melakukan efesiensi anggaran.
“Namun jika itu tidak bisa maka beritahu kita agar mencari jalan kluar dengan pemerintah pusat,” ucap Tito.
Sementara itu, terkait masalah keamanan. Mendagri meminta Ramses untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, para tokoh hingga TNI-Polri.
“Pak Ramses pengalanan juga di Papua, memang tidak mudah namun dengan langkah lankgah komunikasi yang baik dengan semua pihak mudah mudahan bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, 11 bulan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua, M ridwan Rumaukun menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda Papua, para bupati/wali kota se-Papua. TNI-Polri serta para tokoh termasuk media dan seluruh masyarakat Papua.
“Saya atas nama pribadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungannya dalam mendukung kinerja saya selama menjabat sebagai Pj Gubernur sejak 5 September 2023-5 Agustus 2024. Saya mohon pamit, mari bersama dan bekerja membangun Papua untuk mensejahterakan masyarakat di atas tanah ini,” pungkasnya.
Penjabat Gubernur Papua Mayjen (Purnawirawan) Ramses Limbong memastikan siap menjalankan instruksi Mendagri termasuk menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah pasca dilantik Menteri Dalam Negeri, Senin (5/8).
Dalam keterangan resmi sebagaimana rilis yang diterima, Pj Gubernur Limbong memastikan segera menuntaskan sejumlah persoalan yang menanti. Meski dirinya mengaku masuk di tengah program kerja yang telah berjalan.
“Sesuai apa yang disampaikan Mendagri, ada beberapa hal yang menjadi penekanan yang harus segera dilaksanakan. Tentunya kita tidak lari dari itu, posisi saya masuk di tengah proses APBD atau program kerjanya sudah jalan, saya akan menyesuaikan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang efekti, efisien dan tepat saaran di sisa tahun anggaran ini,” tegas Limbong.
Menyoal persoalan ASN, Limbong memastikan akan diselesaikan secara kekeluargaan bersama semua pihak terkait.
Sementara untuk masalah keuangan, lanjut dia, segera dicarikan solusi untuk penyelesaiannya. Namun bila masih jalan di tempat, secepatnya dikoordinasikan ke Mendagri untuk dimintakan saran dan masukan serta solusinya.
“Intinya masalah keuangan itu akan kita pelajari dan akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat (Mendagri-red). Kalau solusi tidak ada, kita laporkan kira-kira apa saran dan masukannya. Kita minta petunjuk seperti apa penyelesaiannya,” ucapnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan Pilkada, Limbong berpesan agar seluruh ASN netral, sebab ada sanksi tegas bagi yang terlibat kepada salah satu calon kepala daerah maupun partai politik.
“Dengan begitu, harapan saya Pilkada itu aman lancar dan hasilkan pemimpin yang dicintai rakyat Papua. Dan itu nanti akan saya laksanakan bersama-sama dengan OPD Pemprov Papua dan masyarakat,” tambahnya.
Limbong juga memastikan akan fokus pada penanganan kesejahteran masyarakat, kesehatan yang salah satunya adalah penanganan stunting. Termasuk memperhatikan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. “Sebab perbatasan itu beranda terdepan kita. Bagaimnana kehidupan masyarakat disana, apakah sudah layak hidupnya, nanti itu akan kita kaji dan cari solusinya seperti apa,” pungkasnya.
Terkait pelantikan Pj Gubernur Papua yang berlatar belakang militer, Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey berharap Ramses Limbong bisa mengembalikan dinamika birokrasi di Pemerintah Provinsi Papua yang menurutnya dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana ada dinamika antara staf dan Pemda, seperti demo dan lainnya.
“Kita harap Pj Gubernur Papua yang baru bisa menormalkan kembali birokrasi yang ada di Provinsi Papua,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (5/8).
Yang terpenting, kata Frits, Pj Gubernur Papua yang baru bisa mempersiapkan segala hal untuk pelaksanaan Pilkada di Papua agar berjalan aman.
“Pemilukada di Provinsi Papua maupun kabupaten/koa harus berjalan dengan baik supaya menjadi baromoter demokrasi di Papua,” ujarnya.
Tugas lainnya, lanjut Frits, Pj Gubernur Papua yang baru bisa menggerakkan Forkopimda. Sebab terkesan nyaris koordinasi antara Forkopimda dengan Pemda Provinsi Papua nyaris 1 tahun ini tidak berjalan maksimal.
“Pak Pj Gubernur Papua Ramses Limbong punya tangggungjawab untuk membangun koordinasi komunikasi kembali di Papua,” kata Frits.
Termasuk memberi perhatian kepada Komnas HAM selaku lembaga resmi yang diatur di UU Otsus. Sebab menurut Frits 3 tahun belakangan Komnas HAM tidak mendapat perhatian dari Pemprov.
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos