

Marselina Waromi selaku Direktur CV Rondenafa Jayapura (kiri) dan Noldi Waromi dari CV Cenderawasih Nirwana saat menunjukkan nota tugas untuk pekerjaan paket cleaning service di DPR Papua, saat ditemui di Jayapura, Kamis (5/3) (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Dua pengusaha Papua yang selama menangani kebersihan gedung di DPR Papua mengaku keberatan dengan keputusan sepihak yang memutuskan hubungan kerjasama dalam pekerjaan paket cleaning service yang bersumber dari DPA sekretariat dewan. Salah satu pengusaha, Marselina Waromi selaku Direktur CV Rondenafa Jayapura akhirnya membuat laporan polisi di Polda Papua.
Ia merasa dirugikan atas pemutusan hubungan kontrak kerja tersebut. Apalagi pekerjaan ini sudah ditangani selama 4 tahun itu. Selain Marselina, Noldi Waromi dari CV Cenderawasih Nirwana juga tidak terima dengan keputusan tersebut.
Menurut Marselina pihaknya bekerja menangani kebersihan di gedung baru DPR Papua dengan mempekerjakan 20 petugas cleaning service. Sedangkan Noldi menangani gedung DPR lama dengan 22 pekerja.
“Kami kaget saja dimana tanggal 14 Februari itu terakhir kami bekerja dan disampaikan untuk tidak lagi dilanjutkan. Padahal berbagai peralatan dan bahan sudah kami belanjakan namun tiba-tiba pekerjaan kami dihentikan,” beber Marselina saat ditemui di Jayapura, Kamis (5/3).
Ia menjelaskan bahwa selama ini mereka bekerja sesuai nota tugas yang ditantangani pada 5 Januari oleh Sekwan ketika itu, Dr Juliana Waromi.
Tapi tiba-tiba dikatakan sekarang sudah ada perusahaan lain yang masuk dan menggantikan. Kabar yang diperoleh, penghentian tersebut diduga atas perintah pimpinan DPR. Marselina meminta keadilan karena pihaknya sudah melakukan kewajiban bahkan menggaji semua petugas kebersihan namun tiba-tiba diputus begitu saja.
Penolakan diambil setelah daging ayam tersebut terbukti tidak layak konsumsi akibat tingkat cemaran mikroba yang…
Menerima laporan adanya perkelahian antar 2 kelompk warga di Gudang Arang tersebut, Patroli Ramadan langsung…
Menurut Philemon, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan dan…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Narkoba Iptu Jan B Saragih, SH, membenarkan adanya penyerahan narkotika yang…
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan catatan yang disampaikan berkaitan dengan…
Studi banding ke Raja Ampat dinilai sangat tepat, karena dinilai memiliki banyak kesamaan, baik dari…