Kombes Fredrickus memastikan pihaknya menjamin keamanan dan kenyamanan warga Kota Jayapura di tengah beredarnya isu pemalangan ini. Sehingga Masyarakat diimbau untuk menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa perlu merasa khawatir.
“Masyarakat tidak perlu kaku, silakan beraktivitas seperti biasa. Kami pastikan keamanan masyarakat akan terjamin,” tegasnya.
Adapun rencana aksi tersebut berdar luas di berbagai media sosial. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Ondoafi Tobati-Enggros, Pdt. Petrus Yahe Hamadi, dan Ketua Dewan Adat Tobati, Pdt. Yafet Dawir.
Dalam surat tersebut, pihak adat berencana melakukan pemalangan sementara pada Sabtu, 7 Februari 2026, mulai pukul 07.00 WIT. Aksi ini merupakan bentuk protes atas belum terealisasinya pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Papua terkait pembangunan Jembatan Youtefa dan jalan Ringroad. Meski pihak adat menjamin aksi akan berjalan tertib, kepolisian tetap memprioritaskan agar akses publik tidak terputus. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua menargetkan pengelolaan venue olahraga milik Pemerintah Provinsi Papua,…
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan masa depan generasi…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib menyatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi ternak babi dan kadang…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan sebagian besar pembangunan fasilitas di area festival telah rampung. Pemerintah…
Persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) ke-15 Tahun 2026 mulai dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar…
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian…