Politisi dari Partai Nasional Demokrat ini mengungkapkan jika beberapa titik dimana pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada pemilik hak ulayat. Misalnya, untuk perkebunan kelapa sawit.
‘’Mengapa perkebunan kelapa sawit itu tidak pernah di palang, karena bagaimana perusahaan itu menjelaskan. Bukan dalam 1 bulan tapi butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun mereka, menjelaskan apa dampaknya dan apa manfaatnya. Saat dibongkar, perusahaan itu lancer-lancar saja. Kalau PSN dilakukan seperti itu, saya pikir semuanya berjalan aman. Intinya harus ada sosialisasi terlebh dahulu sebelum memulai suatu kegiatan,’’ pungkasnya. (ulo/ade/jawapos)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bila banjir di tempat lain, bisa langsung surut seiring dengan berhentinya curah hujan dari langit,…
Gubernur Apolo datang bersama Kepala Balai Binamarga Merauke, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Jalan dan Jembatan…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam menjaga dan melestarikan dusun…
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah resmi menerbitkan Surat Perintah (Sprint) Pengawasan guna mengawal rantai pasok…
Ia menambahkan kemistri tim baru terlihat pada paruh kedua kompetisi. Wilson juga menyoroti kebijakan transfer…
Rakor tersebut mengusung tema “Penguatan Penyediaan Data Orang Asli Papua Guna Mendukung Implementasi Undang-Undang (UU)…