Politisi dari Partai Nasional Demokrat ini mengungkapkan jika beberapa titik dimana pemerintah telah memberikan sosialisasi kepada pemilik hak ulayat. Misalnya, untuk perkebunan kelapa sawit.
‘’Mengapa perkebunan kelapa sawit itu tidak pernah di palang, karena bagaimana perusahaan itu menjelaskan. Bukan dalam 1 bulan tapi butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun mereka, menjelaskan apa dampaknya dan apa manfaatnya. Saat dibongkar, perusahaan itu lancer-lancar saja. Kalau PSN dilakukan seperti itu, saya pikir semuanya berjalan aman. Intinya harus ada sosialisasi terlebh dahulu sebelum memulai suatu kegiatan,’’ pungkasnya. (ulo/ade/jawapos)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga melalui Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Merauke, Ipda Stevend Dapo,…
Koordinator Devisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Papua Pegunungan Naftali Emmanuel Pawika mengatakan rekapitulasi…
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Atika Rafika yang dalam hal…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH sebelum pertemuan ini, pihaknya telah meminta kepada kepala dinas…
Sekretaris Asosiasi 328 Kepala Kampung Se Jayawijaya Sem Uaga menegaskan jika menyikapi adanya informas yang…
Kedua tersangka masing-masing berinisial EK dan RS. Tersangka EK diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap…