

Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni dan pihak Kemenkes usai memimpin Rapat Koordinasi Kemenkes RI dengan Pemerintah Provinsi Papua, terkait RSUP Jayapura, di Gedung Negara, Rabu (3/9). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura yang telah rampung 100 persen tinggal menunggu peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto. Direncanakan peresmian akan dilakukan pada tanggal 15 atau 16 September 2025 mendatang. Ini bersamaan dengan agenda festival dan pertemuan dengan para ketua bidang kesehatan dari negara-negara Pasifik.
Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Kemenkes RI dengan Pemerintah Provinsi Papua, terkait RSUP Jayapura, di Gedung Negara, Rabu (3/9). Dimana rapat tersebut dihadiri langsung Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan (Keslan) Kementerian Kesehatan RI, dr. Azhar Jaya.
“Pada tanggal 15,16 atau 17 September, Presiden Prabowo yang mau meresmikan rumah sakit ini,” kata dr. Azhar kepada wartawan, seusai rapat koordinasi.
Ia mengaku jika kesiapan rumah sakit sudah 100 persen, tinggal menunggu peresmian. Namun sebelum itu, akan dilakukan soft opening agar rumah sakit sudah melayani masyarakat saat diresmikan.
“Jadi, begitu diresmikan presiden. Rumah sakit ini sudah langsung melayani masyarakat, jangan sebatas seremonial,” ungkapnya.
Meskipun saat ini Rumah Sakit Jayapura telah mulai beroperasi secara terbatas dan layanan yang diberikan telah menjangkau lebih dari 400 pasien. Pelayanan ini masih belum ditanggung BPJS, namun setelah peresmian, rumah sakit akan beroperasi penuh dan masuk dalam sistem layanan nasional.
Menurutnya, ketersediaan tenaga medis juga masih belum lengkap, sehingga pihak Kemenkes juga akan bekerja sama dengan RSUD Dok II Jayapura.
“Keberadaan RSUP Jayapura bukan untuk menggantikan rumah sakit yang telah ada, melainkan menambah kapasitas dan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat Papua. Kami juga akan menambah jumlah dokter, terutama secara bertahap untuk tenaga medis asli Papua,” tegasnya.
Page: 1 2
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi…
Nixon menegaskan, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara PON XX Papua selalu transparan dan…
Natal Gabungan Pemda, DPRK, TNI-Polri, Denominasi Gereja dan Organisasi Masyarakat serta seluruh masyarakat Kabupaten Puncak…
Kata Ruslan, sejak Januari hingga Desember 2025, BNNK Mimika telah menangani lebih dari 20 pasien…
Prestasi itu, ujar Kapolri, menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh jajaran untuk…
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan usulan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 29,…