

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, L. Christian Sohilait
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua terus mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hingga akhir Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai 36 persen dari total APBD sekitar Rp2,1 triliun. Ditargetkan realisasi anggaran dapat meningkat hingga mendekati 50 persen pada Agustus melalui percepatan pelaksanaan program dan penyelesaian administrasi keuangan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, L. Christian Sohilait mengatakan, realisasi anggaran sebesar 36 persen tersebut secara nominal telah mendekati Rp1 triliun. Meski demikian, jika dibandingkan dengan tahapan pelaksanaan anggaran pada pertengahan tahun, capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan.
“Sampai dengan hari ini, dari dana kita Rp2,1 triliun, realisasinya 36 persen. Kalau bulan Juli, 36 persen kategori lambat, tetapi 36 persen ini hampir Rp1 triliun,” kata Christian, dalam arahannya saat memimpin apel gabungan di Kantor Otonom Kotaraja, Senin (3/8).
Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi realisasi anggaran. Pertama, mekanisme keuangan dari pemerintah pusat, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. “Efisiensi ini membuat kita bermasalah,” katanya.
Faktor kedua berkaitan dengan percepatan penyelesaian administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat proses administrasi agar penyerapan anggaran dapat meningkat sesuai target. “Kita dorong supaya Agustus ini kita bisa bermain sampai dengan hampir 50 persen. Ini harus kita sama-sama genjot,” tegasnya.
Page: 1 2
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…