

Jeri Agus Yudianto (FOTO:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyebut audit atau pemeriksaan terinci oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sementara berlangsung.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto, mengatakan sebagaimana arahan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun saat entri meeting beberapa waktu lalu bahwa seluruh perangkat daerah sebagai entitas sangat pro aktif.
“Seluruh perangkat daerah sebagai entitas sangat pro aktif pada setiap permintaan data dari tim pemeriksa sekaligus melakukan konfirmasi dan klarifikasi,” ucap Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (3/5).
Untuk pemeriksaan sendiri kata Jeri berlangsung selama 30 hari dan diharapkan selesai tepat waktu, dengan harapan Pemprov mendapafkan opini yang maksimal dalam pengelolaan keuangan TA. 2023.
“Pj Gubernur mengingatkan semua kepala perangkat daerah di Provinsi Papua pro aktif mempersiapkan data maupun dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa. Sehingga capaian pada pemeriksaan LKPD 2023 bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Untuk entri meeting audit terinci tanggal 23 April, diharapkan minggu ke tiga atau minggu keempat Mei sudah harus selesai.
Sebelumnya, Pemprov menyatakan kesiapan mendukung kelancaran proses audit yang dilakukan BPK RI. Bahkan, Pj Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun meminta semua perangkat daerah menyiapkan data yang diperlukan tim pemeriksa.
“Saya minta semua OPD mendukung pelaksanaan audit BPK. Siapkan data maupun dokumen yang diminta oleh tim pemeriksa,” kata Ridwan, Selasa (23/3) lalu.
Adapun pemeriksaan LKPD ini juga merupakan agenda rutin yang dilakukan secara periodik satu tahun sekali sesuai ketentuan yang berlaku. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…