Pemilihan Sekda Harus Terlepas dari Kepentingan Politik

JAYAPURA – Struktur pemerintahan di Provinsi Papua saat ini masih mencari sosok yang tepat untuk menempati posisi Sekretaris Daerah atau Sekda. Posisi yang sangat strategis untuk jalannya pemerintahan dan roda pembangunan ke depan. Posisi orang ketiga di provinsi ini nampaknya juga tengah dilirik sejumlah pejabat lainnya.

Ada yang terlihat mencari perhatian dengan terus menempel kemanapun gubernur berkegiatan, namun ada juga yang tetap kalem dan tetap fokus pada tugas yang diberikan. Ya, gubernur saat ini sedang mempertimbangkan sosok yang dianggap cocok untuk membantu setelah sebelumnya Pj Sekda Papua yang dijabat oleh Suzana Wanggai kini diganti oleh Plt Yohanes Walilo.

Terkait itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay berpendapat bahwa pergantian Sekda Papua harus berpedoman pada aturan hukum, prinsip meritokrasi, dan profesionalisme birokrasi, bukan atas dasar kedekatan politik atau balas jasa elektoral. Hal ini ia sampaikan karena Sekda merupakan posisi karier tertinggi di dalam struktur birokrasi daerah yang berperan sangat penting dalam menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan, stabilitas administrasi, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

“Sekda adalah motor penggerak birokrasi daerah. Ia menjadi penghubung antara visi politik seorang gubernur dengan pelaksanaan teknis seluruh perangkat daerah. Karena itu, pemilihan sekda bukan sekadar soal siapa yang dekat secara politik, melainkan siapa yang paling siap secara profesional,” jelas Kossay Senin (3/10).