“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
“Dari total Rp 900 miliar dana Otsus tahun ini, setelah pemotongan, kita hanya menerima sekitar Rp 800 miliar lebih,” ujarnya.
Mengenai apakah pemotongan ini terkait dengan program makanan gizi gratis, Kapisa enggan memberikan kepastian. “Saya tidak tahu pasti, tetapi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka rasionalisasi APBN secara nasional,” katanya. Meskipun menghadapi pemotongan anggaran, Kapisa optimis bahwa pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami masih punya ruang fiskal yang cukup dalam postur APBD. Meski ada penyesuaian, kami yakin target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kapolres Leonardo Yoga mengimbau kepada warga binaan Lapas Merauke yang kabur bersama dengan keluarganya untuk…
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNK Mimika, Ruslan Awumbas saat ditemui mengatakan hasil deteksi dini yang…
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen menjelaskan, tersangka dalam perkara ini merupakan Aparatur Sipil…
Diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi…
Ia mengakui pasca longsor aktivitas masyarakat di Kota Jayapura mengalami gangguan, terutama kemacetan panjang di…