“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
“Dari total Rp 900 miliar dana Otsus tahun ini, setelah pemotongan, kita hanya menerima sekitar Rp 800 miliar lebih,” ujarnya.
Mengenai apakah pemotongan ini terkait dengan program makanan gizi gratis, Kapisa enggan memberikan kepastian. “Saya tidak tahu pasti, tetapi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka rasionalisasi APBN secara nasional,” katanya. Meskipun menghadapi pemotongan anggaran, Kapisa optimis bahwa pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami masih punya ruang fiskal yang cukup dalam postur APBD. Meski ada penyesuaian, kami yakin target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Terkait ini Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP)…
Pertandingan ini diprediksi berjalan sengit. Kedua tim sama-sama mempertaruhkan nama daerah masing-masing. Namun Persiker Keerom…
Ia juga meminta para kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan apabila terjadi bencana. Menurutnya,…
Hasil ini mengukuhkan Persido Dogiyai sebagai juara Grup A dengan koleksi 7 poin, sementara Persemi…
Kompetisj kasta keempat Tanah Air ini dijadwalkan akan mulai bergulir pada 16 Maret hingga 8…
Berdasarkan keterangan medis, luka tembak masuk dari bawah telinga kanan dan keluar di bagian bawah…