“Pemotongan TKD berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 baru saja diterima, dengan dana sektor infrastruktur mengalami pengurangan signifikan,” terang Kapisa. Selain itu, lanjut Kapisa, dana otonomi khusus (Otsus) Papua juga mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar.
“Dari total Rp 900 miliar dana Otsus tahun ini, setelah pemotongan, kita hanya menerima sekitar Rp 800 miliar lebih,” ujarnya.
Mengenai apakah pemotongan ini terkait dengan program makanan gizi gratis, Kapisa enggan memberikan kepastian. “Saya tidak tahu pasti, tetapi ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka rasionalisasi APBN secara nasional,” katanya. Meskipun menghadapi pemotongan anggaran, Kapisa optimis bahwa pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami masih punya ruang fiskal yang cukup dalam postur APBD. Meski ada penyesuaian, kami yakin target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Partisipasi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Festival Sagu yang diselenggarakan oleh Kementerian…
Cuaca ekstrem di dataran Kabupaten Mimika, Papua Tengah memicu tanah longsor yang memutus akses vital…
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan situasi keamanan…
Kertua Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan Yulians Charles Gomar memberikan tanggapan terkait dengan persoalan…
Nah, di grup barat saat ini Garudayaksa memimpin klasemen dengan 49 poin, sementara Adhyaksa menguntit…
Larangan membawa HP ke sekolah tersebut, lanjut dia, karena anak-anak tidak akan fokus belajar terlebih…