

*Dilaporkan Menunggak Bayar Apartemen, Biaya Buku dan Kelas
JAYAPURA-Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Amerika Serikat dan Kanada, Manuel Heselo mengatakan, mahasiswa Papua yang saat ini menuntut studi di Amerika Serikat dan Kanada saat ini menunggak pembayaran, biaya buku dan kelas.
Menurut Heselo, keterlambatan pembayaran ini karena Pemerintah Provinsi Papua melalui BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Papua lambat mengirim uang. Bahkan sejak Januari hingga awal Februari ini belum ada kejelasan dari Pemda.
“Ada beberapa teman kami yang akan diusir dari apartement. Karena mereka belum membayar uang apartement,” ungkap Manuel Heselo melalui siaran pers yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (4/2).
Tidak hanya itu, menurut Heselo ada mahasiswa Papua yang terpaksa tidak bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar dengan baik. Pasalnya mereka tidak bisa membeli buku dan akses untuk belajar di kelas.
“Padahal kami dari badan pengurus sudah menanyakan hal ini ke Pemprov Papua, tetapi belum ada kepastian jawabannya,” katanya.
Tidak hanya itu, Heselo mengatakan persoalan yang sama juga dialami oleh teman-teman mahasiswa yang kuliah di Australia, Selandia Baru, Rusia dan beberapa negara di Eropa.
“Kami harap pemerintah untuk bisa segera mengatasi kendala mahasiswa Papua yang sedang mengenyam pendidikan ini,” pintanya.
Secara terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRP) Provinsi Papua, Nioluen Kotouki berharap Pemprov Papua bisa secepatnya merespon kendala mahasiswa Papua yang berada di luar negeri.
“Sangat disayangkan. Sebab apabila mereka diusir atau tunggakan di kampus bertambah, mereka tentu tidak kuliah,” ucapnya.
Kotouki berharap, Pemprov Papua dalam hal ini instansi yang menangani hal ini untuk terus memantau. “Jangan biarkan mahasiswa telantar. Sebab mereka ini penerus bangsa Papua,” tutupnya. (bet/nat)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…