Selain itu, keberadaan pos-pos militer non-organik di sekitar warga sipil justru memperburuk situasi dan menimbulkan ketakutan di kalangan warga setempat.
Untuk itu, mahasiswa meminta Bupati Lanny Jaua dan para pemangku kepentingan di sana, segera memulangkan warga yang mengungsi ke kampung mereka, dan menghentikan pengiriman militer ke Lanny Jaya agar masyarakat mendapatkan hak rasa aman di atas tanahnya sendiri.
Sekretaris HMPLJ Amir Kogoya mengatakan, belum ada tindakan yang diambil Pemkab Lanny Jaya terhadap warga yang mengungsi, sejak 5 Oktober 2025. “Pengungsi butuh perhatian dari pemerintah dan semua pihak, terkait kejelasan kapan pengungsi akan pulang ke kampungnya,” kata Kogoya yang menambahkan bahwa desakan yang sama sudah pernah di Kantor Bupati Lanny Jaya pada September 2025 lalu. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…