Selain itu, keberadaan pos-pos militer non-organik di sekitar warga sipil justru memperburuk situasi dan menimbulkan ketakutan di kalangan warga setempat.
Untuk itu, mahasiswa meminta Bupati Lanny Jaua dan para pemangku kepentingan di sana, segera memulangkan warga yang mengungsi ke kampung mereka, dan menghentikan pengiriman militer ke Lanny Jaya agar masyarakat mendapatkan hak rasa aman di atas tanahnya sendiri.
Sekretaris HMPLJ Amir Kogoya mengatakan, belum ada tindakan yang diambil Pemkab Lanny Jaya terhadap warga yang mengungsi, sejak 5 Oktober 2025. “Pengungsi butuh perhatian dari pemerintah dan semua pihak, terkait kejelasan kapan pengungsi akan pulang ke kampungnya,” kata Kogoya yang menambahkan bahwa desakan yang sama sudah pernah di Kantor Bupati Lanny Jaya pada September 2025 lalu. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Mereka tergabung dalam Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Papua Tengah. Di setang sepeda, bendera Merah…
Manajemen kampus menjamin tidak ada toleransi bagi penyusupan paham maupun ideologi yang bertentangan dengan…
Pesan tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua, Suzana Wanggai, saat membacakan…
Kerukunan antarumat beragama bukan sekadar slogan, tetapi sebuah tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui…
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jayapura di Doyo Baru, Kabupaten Jayura telah mengusulkan sebanyak…
Di tengah usia yang semakin senja, pertemuan itu berlangsung sederhana. Para veteran saling menyapa,…