Daerah Termiskin dan Penataan Aset yang Masih Berantakan

JAYAPURA – Ketua Pansus Aset DPR Papua, Ir H Junaedy Rahim, mengatakan jika saat ini Pansus Aset masih menunggu data konkrit terukur dan konferhensif terhadap aset aset milik Pemprov Papua yang dianggap belum terdata dengan baik termasuk belum  terkelola secara maksimal. Banyak aset yang terbiar mangkrak hingga akhirnya rusak dan terbiar begitu saja.

Ada juga yang masih dikelola namun tidak memberi pendapatan sesuai harapan malah harus menyiapkan anggaran untuk maintenance sehingga aset yang seharusnya memberi pemasukan justru terkesan memberatkan beban keuangan daerah.

Kepada Cenderawasih Pos, pada Selasa (1/10), Junaedy mengatakan bahwa pihaknya sementara mempelajari dan mendata kembali semua aset-aset milik pemeritah Provinsi (Pemprov) Papua untuk menginfentarisasi dengan baik.

Tak hanya itu pihaknya juga mendata terkait dengan aset-aset yang perlu diprioritaskan dan perlu diselamatkan agar tidak merugikan negara.

“Aset itu tidak hanya milik pemerintah, tetapi juga milik BUMN, BUMD di Provinsi Papua, jadi kita melihat sudah sejauh mana penataan aset yang ada di pemerintah provinsi Papua,” kata H Junaedy.

Dijelaskan ketua pansus aset itu bahwa tujuan utama dari bentuknya pasus aset DPR Papua adalah untuk membantu peningkatan PAD Provinsi Papua pasca pembagian DOB Papua.

Junaedy mengatakan, Pansus aset DPR Papua saat ini terus mengali aset milik pemerintah provinsi yang dapat menghasilkan PAD, mengingat PAD Papua beberapa tahun terakhir ini sangat turun drastis dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Banyak aset-aset daerah yang dapat menghasilkan uang, ada hotel di Merauke,  hotel di Jayapura, BUMD termasuk gedung – gedung milik Pemprov dibeberapa daerah namun belum terkelola secara maksimal,” ungkapnya.

Yang menjadi kendala kata H Junaedy adalah ada beberapa hotel dan bangunan lainnya di beberapa DOB Papua sudah terbengkalai dan rusak. Hal itu ia katakan juga dapat menyebabkan PAD di Provinsi Papua (induk) bisa turun drastis karena dari aspek penataan juga dianggap menjadi beban daerah. Disisi lain ketua pansus itu mengatakan bahwa masih banyak aset milik pemerintah provinsi Papua yang dapat menghasilkan dan menyumbangkan PAD untuk pemerintah.

“Yang bisa dikelola dan yang masih menghasilkan juga banyak. Hotel-hotel Pemprov sudah bisa menghasilkan PAD, Mess Papua yang ada di Tanah Abang kemudian pengelola hutan lindung di Biak, semua kita sudah kelola dengan baik untuk memajukan PAD yang lebih bagus,” tambahnya. “Harusnya bisa karena provinsi kita ini menjadi provinsi termiskin dari segi penghasilan,” ungkapnya.