

Humas Pengadilan Negeri Merauke Indraswara Nugraha, SH, MH ,
MERAUKE– Solidaritas Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berencana akan melakukan aksi cuti bersama mulai 7-12 Oktober sebagai bentuk protes kepada Pemerintah terkait gaji para hakim tersebut dalam kurun waktu 12 tahun tidak naik.
Terkait dengan itu, Humas Pengadilan Negeri Merauke Indraswara Nugraha, SH, MH , ditemui media ini di kantornya mengaku telah mendapatkan informasi rencana adanya aksi dari solidaritas Ikatan Hakim Indonesia itu.
‘’Kalau dari kami, itu menjadi hak dari rekan-rekan hakim yang tergabung dalam solidaritas IKAHI. Namun kami di PN Merauke masih menunggu petunjuk dari pimpinan terkait dengan aksi cuti itu,’’ kata Indraswara Nugraha, Selasa (01/10).
Namun demikian, Indraswara Nugraha memastikan pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Merauke tetap berjalan sebagaimana mestinya.
‘’Sekali lagi kami di PN Merauke masih menunggu petunjuk,. Karena memang itu hal ini terjadi sebagai bentuk tuntutan karena tidak adanya kenaikan gaji dalam 12 tahun,’’ jelasnya.
Menurut Indraswara Nugraha, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk cuti selama 5 hari tersebut tanpa ada petunjuk dari pimpinan atas.
‘’Sebagaimana disampaikan IKAHI bukan atas nama Hakim Indonesia tapi atas nama solidaritas hakim Indonesia. Jadi kami tetap menunggu petunjuk dari pimpinan atas. Memang gaji kami selama 12 tahun tidak naik, sementara berdasarkan catatan BPS, inflasi naik 4 persen setiap tahunnya. Jadi nilai gaji kita 12 tahun lalu dengan sekarang itu sudah sangat jauh,’’ tandasnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…