Categories: MERAUKE

Soal Cuti Bersama, Hakim PN Merauke Masih Tunggu Petunjuk Pimpinan

MERAUKE– Solidaritas Ikatan Hakim  Indonesia (IKAHI) berencana akan melakukan aksi cuti bersama mulai 7-12 Oktober sebagai bentuk protes kepada Pemerintah terkait gaji para hakim tersebut dalam kurun waktu 12 tahun tidak naik.

    Terkait dengan itu, Humas Pengadilan Negeri Merauke  Indraswara Nugraha, SH, MH , ditemui media ini di kantornya mengaku telah mendapatkan informasi  rencana adanya aksi dari solidaritas Ikatan Hakim Indonesia itu.

‘’Kalau dari kami, itu menjadi hak dari rekan-rekan hakim yang tergabung dalam  solidaritas IKAHI.  Namun kami di  PN Merauke masih menunggu petunjuk dari pimpinan  terkait dengan aksi cuti itu,’’ kata Indraswara Nugraha, Selasa (01/10).

Namun demikian, Indraswara Nugraha memastikan pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)  Pengadilan Negeri Merauke tetap berjalan sebagaimana mestinya.

‘’Sekali lagi kami di PN Merauke masih menunggu petunjuk,. Karena memang itu hal ini terjadi sebagai bentuk tuntutan karena tidak adanya kenaikan gaji dalam 12 tahun,’’ jelasnya.

Menurut Indraswara Nugraha,  pihaknya tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk cuti selama 5 hari tersebut tanpa ada petunjuk dari  pimpinan atas.

‘’Sebagaimana disampaikan IKAHI  bukan atas nama Hakim Indonesia tapi atas nama  solidaritas hakim Indonesia. Jadi kami tetap menunggu petunjuk dari pimpinan atas. Memang gaji kami selama 12 tahun tidak naik, sementara  berdasarkan catatan BPS, inflasi naik 4 persen setiap tahunnya.  Jadi nilai gaji kita 12 tahun lalu dengan sekarang itu sudah sangat jauh,’’ tandasnya. (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

5 hours ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

6 hours ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

12 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

2 days ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

2 days ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago