Rp 269,79 M Dana Otsus Papua Masuk ke RKUD
Pj Gubernur Ramses Limbong bersama Plt. Kepala Bapperida Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia. (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Termin pertama dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua sebesar 30 persen atau Rp 269.790.058.200 telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak Juni lalu.
Adapun dana Otsus tersebut meliputi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp111.417.368.400, Otsus 1,25 persen sebesar Rp88.038.059.400 dan dana Otsus 1 persen sebesar Rp70.334.630.400.
“Seluruhnya sudah dicairkan, tinggal percepatan pelaksanaan untuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang akan kami rapatkan,” kata Plt Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy Alberto Thesia saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Selanjutnya sambung Jimmy, Pemprov Papua akan mengupayakan pencairan dana Otsus termin kedua. Dimana syaratnya adalah 50 persen realisasi anggaran dan 15 persen realisasi fisik. “Ditargetkan minggu kedua Juli sudah masuk permintaan termin kedua,” ujarnya.
Kata Jimmy, dalam setahun proses pencairan dana Otsus dilakukan selama tiga kali yaitu April, Juni dan Oktober. Adapun dana Otsus setara 2.25 persen yang bersumber dari DAU Nasional yang terdiri dari 1 persen penerimaan umum dan 1,25 persen penerimaan khusus dan DTI sebesar 1 persen untuk membiayai pelayanan umum, pemberdayaan OAP dan pencapaian prioritas daerah lainnya.
Page: 1 2
Recent Posts
Dibatasi Waktu, Tiap OPD Diminta Segera Lakukan Aksi dan Evaluasi
Karena itu Rustan, mengingatkan para pimpinan OPD bahwa dokumen DPPA yang diterima bukanlah sekadar…
BPN Papua Tekankan Perlindungan Lahan Pangan dan Tanah Adat
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Roy Wayoi di Jayapura, Jumat, mengatakan perlindungan lahan…
Pemkot Jayapura Dorong Peran Pemuda Melestarikan Budaya Lokal
Selain fokus memperkuat kerja sama antardaerah, Abisai menggarisbawahi pentingnya melibatkan generasi muda dalam upaya…
Lindungi Lumbung Pangan Muara Tami dari Alih Fungsi Lahan
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, menegaskan bahwa Perda…
Pemprov Papua Tingkatkan Pemerataan Energi dan Tata Kelola Tambang
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus meningkatkan pemerataan akses energi dan membenahi tata kelola pertambangan sebagai…
BOSDA Beda dengan BOS Reguler dari Pemerintah Pusat
Menurutnya, BOSDA merupakan bantuan khusus kepada sekolah daerah yang pendanaannya bersumber langsung dari Dana…