Categories: BERITA UTAMA

Aspirasi Kepala Daerah harus OAP Diterima Ketua MPR

JAKARTA – Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Se- Tanah Papua menemui ketua Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Bambang Soesatyo, di jakarta Pada Rabu (29/5) kemarin.

Dalam rilis yang diterima koran ini, Tujuan MRP Se-Wilayah Papua menemui ketua MPR RI yakni meminta dukungan agar ada perubahan dan  penambahan pada pasal 20 UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021.

Dimana MRP Se-Wilayah Papua meminta penambahan satu point yakni Bupati,Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Se-Tanah Papua harus Orang Asli Papua (OAP).

Koordinator Asoiasi MRP Se-Papua yang juga Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggibak berharap agar Ketua MPR RI dapat mendukung usulan dari mereka. Serta meminta ketua MPR RI memfasilitas asosiasi MRP Se-wilayah Papua untuk bertemu dengan Presiden RI.

“Kami berterima kasih, karena hari bapak ketua MPR RI sudah menerima dan mau mendengar aspirasi kami. Kami meminta agar aspirasi kami ini bisa ditandaklanjuti dan disahkan dalam UU Otsus”ungkapnya.

Dikatakan Agustinus, bahwa Asosiasi MRP Se-Tanah Papua yang merupakan representasi dari seluruh OAP meminta agar Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di seluruh tanah Papua harus OAP.

Dalam kesempatan yang sama ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan  aspirasi yang disampaikan terkait perubahan UU Otsus akan ditandaklanjuti oleh pihaknya.

Ketua MPR RI, menyebutkan bahwa aspirasi yang disampikan oleh Asosiasi MRP Se-Tanah Papua akan ditindaklanjuti dan seterusnya akan disampikan kepada Presiden dan Anggota DPR RI.

“Saya berterimakasih atas kedatangan bapak/ibu Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua, aspirasi ini akan saya sampaikan kepada pak Presiden dan DPR RI,” pungkasnya. (txt/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos   

Juna Cepos

Recent Posts

Gubernur Papua Tiadakan Penerimaan CPNS

Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…

10 hours ago

3 Hari Berturut-turut Masyarakat Sipil Diserang

Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…

11 hours ago

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

12 hours ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

13 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

13 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

14 hours ago