“Kemarin memang saya sempat menerima aspirasi tersebut dan ini akan kami tindaklanjuti dengan meneruskan surat para pendemo dan ada lampiran juga dari kami lembaga DPR,” jelas Yunus Wonda di kantor DPRP, Senin (30/10)
Dikatakan, para kelompok muda yang menyampaikan aspirasi ini tetap menghargai proses yang sedang berjalan namun disini mereka meminta pengadil bisa melihat dari aspek kesehatan.
“Saya pikir DPR juga sama. Kami menghormati proses yang sedang berjalan dan semua harus tunduk. Hanya persoalannya saat ini Lukas Enembe tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Kondisinya jauh dari kata sehat dan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai,” beber Yunus.
Negara menurutnya harus melihat dari sisi kemanusiaan dimana kasus serupa juga pernah dialami Presiden Soeharto yang akhirnya mendapat amnesty. “Kami mau katakan bahwa perubahan wajah Papua itu terjadi di zaman Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal. Sama seperti pak Soeharto yang juga dianggap berjasa bagi bangsa,” ucap Yunus.
“Jadi isi surat hanya meminta lembaga peradilan atau kementerian dan presiden bisa mempertimbangkan kondisi kesehatan beliau. Minimal mendapat penanganan kesehatan yang lebih baik,” tutup Yunus. (fia/ade/wen)
Sebagian dokter spesialis Rumah Sakit Daerah (RSUD) Merauke memilih mogok kerja pada Sabtu (9/5). Mereka…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Binmas Polres Jayawijaya Iptu. Zabur Esomar pencarian dimulai sejak pukul 08.20…
Kunjungan rombongan tersebut ke Yalimo didampingi oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol. …
Ketua PAK-HAM Papua Dr. Methodius Kossay, SH,.M.Hum, CT,.CMP menyatakan negara harus hadir secara nyata dalam…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan dalam panen raya ikan air tawar, pemerintah…
Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Mimika melancarkan operasi senyap dengan menggerebek sebuah pabrik rumahan…