Sambangi Jayapura, Dedi Mulyadi Ingatkan Pembangunan Jangan Hilangkan Identitas

Dedi menilai Papua masih memiliki kekayaan alam luar biasa berupa udara bersih, air yang jernih, serta kehidupan masyarakat adat yang tetap terjaga.

Karena itu, ia mengingatkan agar Papua dijaga dari berbagai bentuk eksploitasi yang berpotensi merusak alam maupun mengikis identitas budaya masyarakat adat. “Jaga keperawanan Papua dari kaum hidung belang. Jangan biarkan orang datang hanya untuk mengeksploitasi Papua tanpa memikirkan masa depan masyarakatnya,” tegasnya.

Selain itu, Dedi juga menyoroti pentingnya penerapan arsitektur khas Papua dalam pembangunan berbagai fasilitas publik di Tanah Papua. Menurutnya, rumah, kantor pemerintahan, sekolah, stadion hingga hotel di Papua harus dibangun dengan identitas arsitektur lokal agar masyarakat tidak merasa asing di tanahnya sendiri. “Kalau semua gedung berubah seperti Singapura atau Amerika, suatu saat orang Papua akan merasa itu bukan kampungnya lagi,” katanya.

Ia mencontohkan perkembangan kota megapolitan seperti Jakarta yang dinilai telah menggeser ruang hidup masyarakat asli akibat pesatnya pembangunan dan urbanisasi. “Kita tidak boleh mengulangi kegagalan yang pernah terjadi di kota-kota besar,” ujarnya. Dalam forum tersebut, Dedi juga menyampaikan komitmennya menyiapkan beasiswa bagi 40 anak asli Papua untuk melanjutkan pendidikan di Bandung, Jawa Barat.

Menurutnya, generasi muda Papua perlu didorong agar mampu bersaing di tingkat nasional dan mengambil peran strategis di berbagai daerah di Indonesia. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pembangunan di Papua harus tetap berbasis lingkungan, melibatkan masyarakat adat, serta tidak meninggalkan identitas budaya lokal.

Menurutnya, pembangunan menuju Indonesia maju pada 2045 harus tetap berpijak pada jati diri dan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, termasuk di Papua. “Kegiatan hari ini menjadi ruang bagi para pemikir strategis untuk mulai memikirkan bagaimana jangan sampai pada tahun 2045, ketika kita masuk menjadi daerah maju dan modern, justru kita meninggalkan landasan dan jati diri kita sendiri,” ujarnya.

Ia menilai forum APS menjadi salah satu inisiatif penting dalam mengawal proses pembangunan di Papua agar tetap sejalan dengan kearifan lokal dan karakter masyarakat adat di setiap wilayah. “Ini sebuah inisiasi untuk mengawal seluruh proses pembangunan di Papua agar tetap diikuti nilai-nilai kearifan lokal dari daerah itu sendiri,” katanya.

Ribka menegaskan seluruh proses pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat sebagai bagian utama dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan pembangunan. “Semua proses pembangunan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat adat,” tegasnya.