DPR Papua Serahkan Hasil Sidang ke Sekda Papua
JAYAPURA – DPR Papua menggelar penutupan rapat paripurna tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggara 2024, Selasa (30/7) malam pukul 20.30 WIT. Penutupan Rapat Paripurna yang berlangsung di ruangan rapat paripurna kantor DPRD Papua, yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Papua Edoardus Kaize di dampingi Wakil ketua l, Dr. Yunus Wonda, SH, MH, dan wakil ketua lll Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM hingga Sekretaris Daerah Derek Hegemur Mewakili PJ Gubernur, para anggota dewan serta pimpinan OPD terkait.
Dalam sambutanya Derek Hegemur menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Pertama, Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp.3,733 Triliun atau mencapai 102,48 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD T.A 2023 setelah perubahan sebesar Rp3,643 Triliun. Kedua, Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp5,031 Triliun atau 85,51 persen dari anggaran sebesar Rp5,884 Triliun. Ketiga, Saldo Anggaran Lebih (SAL), Awal tahun 2023 sebesar Rp.1,794Trilun merupakan akumulasi SILPA T.A 2022.
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.1,792 Triliun. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp.0,00 dan Lain-lain negatif sebesar Rp.1,981 Miliar, sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2023 Provinsi Papua sebesar Rp.969,09 Miliar. Keempat, Total Aset sebesar Rp.22,258 Triliun, Total Kewajiban sebesar Rp.65,31 Miliar dan total Ekuitas sebesar Rp.22,193 Triliun.
Dia mengatakan bahwa Total Aset merupakan gambaran kekayaan daerah per 31 Desember 2023 terdiri dari, Aset Lancar sebesar Rp. 1,485 Triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 1,394 Triliun, Aset Tetap (netto) sebesar Rp. 14,931 Triliun, Dana Cadangan sebesar Rp. 453,01 Miliar dan aset lainnya sebesar Rp. 3.994 Triliun.
Sementara itu terkait dengan Terkait piutang baik itu piutang pajak maupun piutang aset lainnya seperti rumah dinas, kendaraan dinas yang telah jatuh tempo dan belum lunas dan aset tetap antara lain aset tanah, gedung bangunan milik pemerintah, Hegemur mengatakan sependapat dengan dewan yang untuk melakukan penagihan piutang dimaksud dalam rangka mengoptimalkan peningkatan PAD.
“Untuk itu saya mengajak kita semua berkomitmen untuk bersama-sama, bersinergi, mempertahankan opini WTP tersebut, melalui pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab serta menindak lanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP Tahun Anggaran 2023 dalam waktu sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Hegemur, Selasa (30/7) malam.
Lebih lanjut Sekda Provinsi Papua itu mengatakan jika memperhatikan secara besaran, pendapatan daerah provinsi Papua mengalami penurunan yang sangat tajam jika dibandingkan tahun anggaran 2022 yang mencapai Rp.11,040 Triliun, turun sebesar Rp.7,306 Triliun atau 66,184, sehingga berdampak pada pemenuhan beban belanja kita khususnya belanja wajib dan mengikat dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
“Oleh karena itu kami memahami keprihatinan Dewan yang terhormat terhadap perlunya upaya-upaya yang sistematis dan masif menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah memprioritaskan kinerja pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumbersumber pendapatan asli daerah yang diikuti dengan efisiensi belanja dan berfokus pada hasil atau kinerja,” ujarnya
Ia mengaku Kontribusi pendapatan terbesar provinsi Papua berasal dari pendapatan Transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 65,48 persen dari keseluruhan pendapatan daerah di tahun 2023.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana target yang di anggarkan sebesar Rp. 1.177.838.112.117,00 terealisasi sebesar Rp. 770.916.168.972,09 atau 65,455 persen dapat jelaskan bahwa itu diakibatkan pada Pos PAaD di rekening. Dikatakannya hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan semula dianggarkan Rp.494,51 Miliar namun realisasinya dikoreksi oleh BPK dan diakui pada Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah pada rekening pendapatan Hibah dari Lembaga Organisasi sebesar Rp.486,71 Miliar.
Adapun strategi dari Pemerintah daerah yang jelaskannya, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penataan dan penguatan terhadap BUMD terkait manajemen, sehingga diharapkan pengelola BUMD lebih profesional mengelola aktivitas perusahaan, dan secara rutin (tahunan) menyusun Laporan Keuangan BUMD yang diaudit kantor akuntan publik sehingga akan mandiri dan berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Terkait BUMD antara lain : PDAM, PT. Irian Bhakti Mandiri (holding company), PT. Irian Bhakti Papua dan PT. ASKRIDA telah dilakukan evaluasi kinerja dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.(Kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos