

Kadis PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman, saat memberikan arahan terhadap para satpam yang direkrut guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor, Selasa (30/7) kemarin. ( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)
Rekrut 15 Pegawai Honorer Menjadi Satpam
JAYAPURA- Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, merekrut sebanyak 15 pegawai honorer menjadi Satpam. Demikian, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Girius One Yoman, menyebutkan bahwa jumlah tersebut diharapkan mampu menjaga lingkungan kantor dengan jumlah pegawai mencapai 500 orang lebih, termasuk pegawai honorer dan cleaning service.
“Dengan 15 orang diangkat menjadi Satpam, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan jadwal yang telah diatur, terlebih dalam menjaga ketertiban serta keamanan kantor ini. Dengan demikian, ketertiban dan keamanan di Kantor Dinas PUPR akan meningkat,” terang Girius One Yoman kepada Cenderawasih Pos, Selasa (30/7) kemarin.
Yoman berharap, para Satpam tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP), serta mengedepankan kedisiplinan dalam bekerja.
“Keamanan dan ketertiban kantor perlu dijaga dengan baik. Pasalnya, selama ini saya amati di Kantor PUPR yang begitu luas, di tengah kota, kerapkali di pinggiran kantor terdapat banyak botol, terutama botol minuman keras. Makanya ini yang perlu dijaga, sehingga ke depan, hal-hal seperti ini tidak terulang lagi di Kantor Dinas PUPR,” tambahnya.
Selain menjaga ketertiban dan keamanan, satu hal penting yang perlu diperhatikan para Satpam ini ialah kedisiplinan dalam bekerja. “Artinya, selain tertibkan dan amankan lingkungan kantor, mereka juga harus tertib dan disiplin dalam bekerja, yang mana harus rajin masuk kantor, serta ikuti jadwal berjaga sebagaimana telah diatur,”jelasnya.(gr/ary)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…