

JAYAPURA- RSUD Jayapura membuka penerimaan pegawai kontrak dalam 3 bulan ke depan, yakni Oktober, November, dan Desember. Posisi yang dibutuhkan dalam rekrutan pegawai kontrak ini antara lain, Dokter Spesialis sebanyak 4 orang, Dokter Umum sebanyak 20 orang, Ners sebanyak 86 orang, Teknis Informatika sebanyak 10 orang, D3 Kebidanan sebanyak 5 orang, Psikolog sebanyak 2 orang, dan Gizi sebanyak 3 orang, serta D3 Rekam Medis sebanyak 1 orang.
Saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos via telepon, Plt Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes, membenarkan rekrutmen pegawai kontrak yang dibuka tersebut dalam rangka menuju akreditasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 berstandar internasional di RSUD Jayapura.
“Dalam rangka menuju akreditasi SNARS, tentu kami harus melalui akreditasi Paripurna Bintang 5, yang mana dengan persyaratan beberapa SDM yang harus dipenuhi. Makanya, kami rancang dan laporkan hal ini kepada Gubernur Papua, Sekda Papua dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, sehingga kami mendapat izin untuk melakukan perekrutan tenaga kontrak,” terang drg. Aloysius Giyai, M.Kes, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (25/9) kemarin.
Perekrutan ini, sambung drg. Giyai, dilakukan untuk 3 bulan ke depan, yakni Oktober, November dan Desember, dengan harapan perekrutan dilakukan lagi di tahun berikutnya.
“Untuk rekrutmennya sesuai kebutuhan emergensi, sebagaimana tenaga yang kami butuhkan sesuai dengan yang tertera. Untuk Ners sendiri kami membutuhkan 86 orang. Pasalnya, sesuai standar, 1 tenaga Ners itu untuk 3 bed (pasien). Namun, kenyataannya, 1 Ners itu bisa sampai 10 – 12 bed, yang mana ini sudah tidak sesuai standar,” tambahnya.
Ditambahkan Aloysius, sebenarnya yang dibutuhkan 100 orang Ners. Tapi mudah-mudahan dengan adanya rekrutmen CPNS 2018, ada lagi yang mengisi posisi Ners ini. Memang kelihatan banyak, namun, sesuai standarnya, perbandingan jumlah bed dan perawat tidak berimbang.(gr/ary)
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…