Categories: PAPUA TENGAH

MK Pastikan Tak Ada Kebocoran Informasi RPH PHPU Pilpres

Dijelaskan Fajar, RPH hanya dihadiri oleh hakim konstitusi yang mengadili perkara dan petugas lainnya yang telah disumpah. RPH tersebut fokus membahas perkara PHPU Pilpres, pengambilan keputusan, serta penyusunan putusan.

“Dalil pemohon, fakta persidangan yang kemarin muncul, itu dibahas itu sampai tanggal 21 (April), termasuk penyusunan sampai drafting putusan. Itu saja, pembahasan perkara, pengambilan keputusan, penyusunan, dan finalisasi draf putusan tanggal 22 (April) tadi,” jelas dia.

Selain itu, dia menyebut alat elektronik tidak diperbolehkan dalam RPH. “Saya kira iya (elektronik tidak boleh dalam RPH) untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, ada mekanisme yang kita terapkan, supaya ketertutupan dan kerahasiaan itu terjamin,” ucapnya. (jawapos.com)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Perbatasan RI-PNG Bukan Sekadar Garis BatasPerbatasan RI-PNG Bukan Sekadar Garis Batas

Perbatasan RI-PNG Bukan Sekadar Garis Batas

   “Perbatasan tidak boleh hanya dipandang sebagai garis pemisah, tetapi harus menjadi ruang perjumpaan, ruang…

8 hours ago

Pedagang Luar Kota Jayapura Wajib Patuhi Aturan Pasar

   Penegasan tersebut terutama ditujukan kepada pedagang yang berasal dari luar wilayah Kota Jayapura, seperti…

9 hours ago

Abisai Rollo: Penertiban Untuk Kembalikan Fungsi Pasar

  Abisai mengatakan, keberadaan area parkir menjadi salah satu bagian penting dalam penataan pasar. Masyarakat…

10 hours ago

Antisipasi Banjir, Izin Membangun Harus Ditertibkan

   Menurutnya, terdapat sejumlah kawasan yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi pembangunan karena dapat mengganggu sistem…

11 hours ago

Pasca Hujan, Masalah Klasik Kali Acay Tak Kunjung Selesai

Berdasarkan pantauan langsung wartawan Cenderawasih Pos di sepanjang aliran Kali Acay pada Rabu (23/9) pagi,…

12 hours ago

Ada Nama H Isam Disebut Pendemo di PTUN Jayapura

​Gugatan tersebut ditujukan terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Merauke, Provinsi Papua Selatan, mengenai proyek pembangunan…

13 hours ago