Categories: PAPUA TENGAH

Pejabat Aktif Bisa Saja Digeser ke Wilayah DOB

JAYAPURA – Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyampaikan, tidak menutup kemungkinan pejabat aktif di lingkungan Provinsi Papua seperti Kepala Dinas atau badan digeser ke Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Kalau mau ke Provinsi Baru boleh saja, tidak dilarang bahkan baik yang non job mau pun   pejabat aktif bisa ditempatkan di DOB selama yang bersangkutan mau,”Ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11).

Terkait dengan skema pembangian Aparatur Sipil Negara (ASN), Marthen menyampaikan sudah dibagi sesuai arahan dari Mendagri. ASN yang akan ditempatkan di wilayah DOB bersumber dari Provinsi Induk Papua, masing-masing yang ada di wilayah DOB.

“Juga pegawai yang ada di Kementrian dan lembaga di pusat jika masih kekurangan ASN di tiga wilayah DOB tersebut akan ada tambahan dari pusat untuk mengisi ASN di tiga DOB,” jelasnya.

Soal pemetaan pegawai, Marthen menjelaskan bahwa pemetaan pergolongan terdiri dari Orang Asli Papua (OAP) dan non OAP.  “Kita sudah petakan semuanya termasuk jenis kelaminnya,” jelasnya.

Terkait apakah yang non job bakal ditempatkan di DOB?, Marthen menyampaikan semua kembali pada yang bersangkutan. Apakah mereka mau atau tidak.

“Jika mereka mau maka kami dorong di Dinas atau badan yang dibentuk di Provinsi Baru nantinya,”Pungkasnya.(fia/gin)

newsportal

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago