

JAYAPURA-Seleksi siswa unggul di Provinsi Papua untuk tahun 2019 diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) di 5 wilayah adat.
Demikian disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan dan SDM Ani Rumbiak, saat membacakan sambutan Gubernur Papua dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD), penyempurnaan dokumen proses seleksi siswa unggul Papua di Swissbel Hotel Jayapura, Senin (18/3) lalu.
“FGD ini sangat urgent dilakukan sebagai uji publik dalam rangka penyempurnaan dokumen proses seleksi siswa unggul Papua yang diprioritaskan di 5 wilayah adat, yakni di wilayah adat Tabi/ Mamta, Saireri, La Pago, Mee Pago dan Animha,” ujar Ani Rumbiak, Senin (18/3) kemarin.
Diungkapkan, salah satu sasaran pembangunan di bidang pendidikan adalah peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) khusus OAP melalui pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Sementara itu, Kepala Biro Otsus Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen, menuturkan bahwa FGD tersebut dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran dari pihak SMA/SMK, pemerhati pendidikan, dan Perguruan Tinggi dalam rangka penyempurnaan dokumen seleksi siswa unggul Papua.
Dari hasil FGD itu, muncul beberapa poin diantaranya menyangkut seleksi beasiswa ke luar negeri yang harus memenuhi syarat akademik dan administrasi. Sedangkan jumlah calon penerima beasiswa akan diatur secara proposional menurut wilayah adat dan proses seleksi yang menggunakan sistem online maupun offline.
“Dokumen ini yang nanti dipakai untuk mempersiapkan siswa mengikuti seleksi calon penerima beasiswa itu sendiri. Dokumen ini kami pakai secara proposional berdasarkan lima wilayah adat di Papua dan kami akan gunakan sesuai kondisi di wilayah setempat,” tambah Aryoko Rumaropen. (gr/ary)
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…