

JAYAPURA- Delegasi Republik Indonesia untuk Papu dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat dengan Pemerintah Papua New Guinea untuk melakukan verifikasi bersama terhadap penduduk Papua New Guinea yang berada di wilayah Indonesia.
“Kami sepakati untuk lakukan joint verification terhadap penduduk Papua Papua New Guinea di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta mereka yang kemungkinan juga memiliki ID ganda Indonesia dan PNG, sehigga ini yang perlu kita harus turun bersama melakukan verifikasi,” ujar Suzana Wanggai kepada wartawan, Rabu (16/10) lalu.
Pemerintah Indonesia, sambung Wanggai, pun meminta Pemerintah Papua New Guinea untuk sekiranya dapat memberikan perlakukan berbeda terhadap nelayan yang tidak sengaja melintas perbatasan negara dan masuk teritori Papua New Guinea dan para pelaku ilegal fishing.
“Ini berangkat dari kasus di mana ada nelayan kita yang tidak sengaja masuk teritori Papua New Guinea karena mesin kapal rusak atau cuaca yang buruk. Namun, mereka diperlakukan sama seperti pelaku ilegal fishing,” tambahnya.
“Makanya kami minta agar perlakuannya harus berbeda. Respon mereka pun baik, yang mana mereka mengahargai dan tentu akan lebih bijak menanganinya, mengingat hubungan Indonesia – PNG yang sangat baik dan memiliki rasa perhatian yang tinggi antar kedua pemerintah negara,” pungkasnya. (gr/gin)
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…
Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…
Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…
Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…
Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…
Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…