Pertemuan Bilateral RI – PNG, Penanganan Kawasan Perbatasan Dibahas

JAYAPURA- Border Liaison Officers Meeting (BLOM) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini dilakukan di Hotel Horison Jayapura, Selasa (16/10). Dalam kegiatan tersebut hadir para delegasi RI dan Papua Nugini.

 Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, yang membuka kegiatan tersebut menyebutkan bahwa BLOM merupakan pertemuan bilateral RI – PNG yang penting dilakukan dalam rangka tukar informasi dan mendiskusikan isu-isu yang terjadi, serta pembangunan di kawasan perbatasan RI – PNG.

“Antara lain, perihal pemeliharaan pilar batas, tuntutan ganti rugi hak ulayat, penertiban penggunaan dokumen perjalanan, laporan pos lintas batas di laut maupun darat, serta penertiban aktivitas perdagangan ilegal di zona netral, penertiban jam kerja di pos lintas batas, masalah status kewarganegaraan ganda, pembangunan infrastruktur pos lintas batas, hingga persoalan jalan penghubung antar negara,” sebut Doren Wakerkwa dalam sambutannya, Selasa (16/10) kemarin.

Wakerkwa mengharapkan hasil pertemuan tersebut dapat bermanfaat bagi penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI – PNG, sehingga pola pikir dan pola tindak mesti dipadukan, agar terjalin sinergitas yang memberikan kontribusi, terutama bagi hubungan bilateral antar kedua negara, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan di kedua negara.

“Saya harap hasil pembahasan agenda yang disepakati dalam pertemuan ini dapat ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan kedua negara. Dengan semangat saling menghormati dan menghargai, saya yakin pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kedua negara,” jelasnya.

 Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menjelaskan bahwa BLOM merupakan pertemuan yang rutin dilakukan tiap tahunnya dengan tujuan mendiskusikan isu-isu perbatasan negara antara RI – PNG.

 “Kami mesti ketahui bahwa dalam pertemuan bilateral perbatasan itu ada beberapa tingkatan, yakni tingkat bawah, menengah dan atas. Ini merupakan pertemuan tingkat bawah yang dilakukan pelaksana di lapangan dalam membahas akar permasalahan penanganan kawasan perbatasan kedua negara,” terang  Suzana Wanggai.

 Ditambahkan Suzana, kalau terdapat permasalahan yang belum bisa disepakati di pertemuan tingkat ini, maka akan disepakati untuk diangkat ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi, yakni Border Liasion Meeting (BLM). ‘’Namun, kalau juga belum ada kesepakatan di tingkat BLM, maka persoalannya akan dibahas dan disepakati di pertemuan tingkat Joint Border Committee (JBC),” pungkasnya. (gr/ary)