Pemprov – Uncen Bertemu, Tiga Agenda Dibahas

JAYAPURA- Tiga agenda besar dibahas antara Pemerintah Provinsi Papua dan Universitas Cenderawasih dalam pertemuan yang digelar di Gedung Negara Jayapura, Kamis (10/10) kemarin. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.,MH., menyebutkan bahwa tiga agenda tersebut tidak lain ialah rencana pemekaran Provinsi Papua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta Undang-Undang Otsus.

“Tiga hal ini kami minta pihak Uncen coba mengkaji secara ilmiah, sehingga ketika disampaikan sesuai dengan apa yang telah dikaji,”ujar Lukas Enembe SIP., MH., kepada wartawan usai pertemuan, Kamis (10/10).

 Gubernur Enembe menjelaskan bahwa akademisi Universitas Cenderawasih dilibatkan karena dinilai lebih paham terkait masalah yang tengah dihadapi Papua. Namun di sisi lain, jika pemerintah pusat melalui LIPI ingin mengkaji soal Undang-Undang Otsus, maka Pemerintah Provinsi Papua mempersilahkan. “Namun kami tidak akan berbicara di luar dari kajian ilmiah Uncen,”ujarny.

 Sementara itu, Rektor Universitas Cenderawasih, Dr. Ir. Apolo Safanpo, menilai bahwa terkait pemekaran tujuh provinsi di Papua, pemerintah dan masyarakat Papua merasa belum siap.  Namun, apabila dengan berbagai pertimbangan terutama politik dan kepentingan strategis nasional, maka Pemprov mendorong kalau memang harus dimekarkan. Sebaiknya pemekaran ini dilakukan dengan lima provinsi di Papua dan dua provinsi di Papua Barat.

“Kenapa harus tujuh provinsi, sebab jika hanya tiga atau empat provinsi saja berpotensi menimbulkan perbedaan budaya yang berdampak perbedaan sosial,” kata Dr. Ir. Apolo Safanpo. 

 Perihal Otsus, Safanpo membeberkan bahwa diperlukannya kajian-kajian yang harus dilakukan oleh Pemprov dan masyarakat, pasca pelaksaan Otsus di Papua. Sebab setelah 2021, anggaran Otsus akan dikurangi secara bertahap sampai selesai 2025. 

 “Artinya, dana Otsus tidak ada lagi, sementara UU Otsus yang mungkin masih ada. Tapi kalau ada undang-undang, sementara kewenangannya tidak ada, maka anggaran pelaksanaannya sama dengan tidak ada undang-undang, karena itu perlu dibuat suatu kajian bagaimana pelaksanaan pemerintah di Provinsi Papua pasca Otsus berakhir,” ujarnya. (gr/ary)