Categories: PAPUA TENGAH

Bawaslu: Kampanye di Luar Jadwal akan Kena Sanksi Pidana

SENTANI-Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias Rumbewas mengeluarkan imbauan tentang iklan kampanye di media untuk partai peserta Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Bawaslu Kabupaten Jayapura menegaskan kepada seluruh peserta Pemilu dan media massa untuk taat pada ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, khususnya Pasal 27 yang menyatakan bahwa kampanye dengan metode pemasangan iklan di media massa cetak, media massa elektronik, media daring dan internet dilaksanakan selama 21 hari dari tanggal  21 Januari  samapi 10 Februari 2024.

Zacharias menjelaskan, media massa cetak, media daring,  media sosial dan lembaga penyiaran harus berlaku adil berimbang dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan Kampanye Pemilu.

“Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Jayapura mengimbau seluruh media massa cetak, media daring, media sosial dan lembaga penyiaran di wilayah Kabupaten Jayapura dalam menyiarkan iklan Kampanye Pemilu agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan berlaku adil, berimbang, dan tidak memihak,”ungkapnya,” Sabtu (3/2).

Untuk jadwal kampanye sudah ditentukan waktunya. Jika ada peserta pemilu dan media terbukti melanggar aturan ini, dianggap sebagai pelanggaran kampanye di luar jadwal dan sanksinya Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena untuk jadwal kampanye di media massa cetak, media massa elektronik dan media daring itu sudah ditentukan waktunya yaitu selama 21 hari dimulai dari tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari 2024.(dil/ary)\

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

15 minutes ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

1 hour ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

7 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

1 day ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

2 days ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago