

Suzana Wanggai (FOTO: Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengimbau seluruh perusahan yang ada di bumi Papua agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 Hijriah tidak dalam bentuk parcel atau barang, namun harus berupa uang tunai.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Suzana Wanggai mengatakan juga mengigatkan agar pembayaran THR tidak boleh dicicil. Semua harus sesuai dengan ketentuan yang ada yakni pembayaran harus berupa uang tunai.
“Pembayaran THR sendiri wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, dimana sesuai dengan arahan dari Menteri Tenaga Kerja. Kami meminta agar perusahan dapat memperhatikan hal tersebut dalam rangka mensejahterakan pekerja untuk merayakan idulfitri bersama keluarga dengan bahagia” terangnya.
Dijelaskan, apalagi pembayaran THR mengacu pada peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Permenaker nomo 6 tahun 2016 tentang pembayaran THR keagamaan kepada pekerja atau buruh.
“Pemberian THR untuk memenuhi kebutuhan pekerja dalam merayakan Idul Fitri 1444 hijriah, sehingga sudah seharusnya diberikan yang menjadi hak-hak mereka,” terangnya.
Lanjutnya, kepada para pekerja yang merasa belum dibayarkan, mendapatkan potongan dan pemberian dalam bentuk barang segera laporkan ke Dinas Tenaga Kerja baik yang ada di Kabupaten kota serta provinsi agar segerah ditindak lanjuti. (fia/gin)
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan dari pertemuan itu ada sejumlah persoalan yang disampaikan langsung…
Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE, M.B.A menyatakan pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kondisi kekeringan yang dipengaruhi fenomena El Niño meningkatkan kerawanan…
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Mentang, S.H. menyatakan pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk memastikan…
Kapolres Mimika, AKBP Alfredo A. Rumbiak, menyatakan aparat keamanan terus mengawal situasi di lapangan agar…
Pelatihan ini digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom dan melibatkan operator…