

Persipura Jayapura
JAYAPURA – Manajemen Persipura Jayapura angkat bicara soal wacana PSSI dan PT LIB yang akan melalukan sentralisasi kompetisi di Pulau Jawa bila nantinya kompetisi benar-benar dilanjutkan.
Sekretaris umum Persipura, Rocky Bebena, mengatakan, pihaknya menilai kerugian akan dialami oleh klub-klub dari luar Pulau Jawa karena berimbas pada pemasukan klub.
“Sentralisasi kompetisi yang mau dipusatkan di Pulau Jawa itu juga harus menjadi catatan penting buat federasi, karena kompetisi digelar tanpa penonton, sementara untuk satu pertandingan, panpel itu harus mengeluarkan duit Rp 200 sampai Rp 300 juta,” ungkap Rocky kepada Cenderawasih Pos, Senin (15/6).
“Nah kontribusi seperti apa yang bisa kita dapatkan, ini yang kita minta PSSI dan LIB harus memikirkan itu. Tidak mungkin kita mau membiayai semua itu,” sambungnya.
Menurut Rocky, bila nantinya kompetisi memang harus dilanjutkan, mantan wartawan itu berharap panitia penyelenggara dapat dikelola langsung oleh PT LIB maupun PSSI. Agar tidak membebani pembiayaan klub.
“Jadi saran kami, sebaiknya penyelenggarannya dikelola langsung oleh PT LIB dan mungkin juga PSSI, sehingga tidak membebani pembiayaan ke pihak klub lagi,” ujarnya.
PSSI dan PT LIB selaku operator kompetisi sendiri berencana akan melanjutkan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 di bulan September. Namun menurut Rocky, wacana tersebut masih terlalu sangat beresiko. Apalagi dalam rapat virtual beberapa hari lalu, Persipura memilih abstain.
“Dalam rapat virtual beberapa waktu lalu, kita (Persipura) sudah menyampaikan bahwa pada saat itu Persipura belum menentukan pilihan, karena pada rapat itu sebelas klub menolak melanjutkan kompetisi dan enam klub mendukung dilanjutkan dan kami abstain,” ucapnya.
“Karena kami tidak bisa menjamin jika kompetisi digelar, kami tidak bisa keluar dari Papua, karena sampai hari ini masih di lockdown. Walaupun beberapa hari ini sudah relaksasi akses penerbangan, tapi itu juga dibatasi dengan kepengurusan surat-surat, agak sulit ketika kompetisi itu dibuat lalu kita semua tidak pada posisi yang siap dalam menerapkan protokol kesehatan,” tandasnya. (eri/gin).
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…